Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalah Pemilu, Presiden Taiwan Mundur dari Ketua Partai

image-gnews
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018. Sumber: Chang Haoan/Pool/via REUTERS/CNA
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018. Sumber: Chang Haoan/Pool/via REUTERS/CNA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018.

Dikutip dari Reuters, Tsai mengatakan pengunduran dirinya tidak diterima oleh Perdana Menteri William Lai. Tsai mengajukan pengunduran diri pada pada Sabtu sore, 24 November 2018.

Baca: Masyarakat Taiwan Laksanakan Pemilu Lokal, Cina Pantau Ketat

"Sebagai ketua partai berkuasa, saya sepenuhnya bertanggun jawab atas hasil pemilu lokal hari ini. Saya mengundurkan diri sebagai Ketua DPP. Usaha kami tidak cukup dan kami mengecewakan para pendukung kami, yang berjuang bersama kami. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf," kata Tsai, seperti dikutip dari CNA, Sabtu, 24 November 2018.

Menurutnya, DPP akan mengevaluasi diri atas kekalahan ini. Meski DPP kalah, dia bersumpah akan terus menekan agar reformasi, kebebasan dan demokrasi terus dilakukan serta melindungi kedaulatan negara yang tak boleh dikesampingkan.

Baca: Taiwan Bakal Gelar Parade Kemerdekaan untuk Lawan Cina

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DPP adalah partai pro-kemerdekaan dan partai berkuasa di Taiwan. Partai ini secara mengejutkan kalah dalam pemilu sela untuk memilih pemimpin di tingkat kotamadya, kabupaten, kota dan desa. Dari total 13 kota dan kabupaten, DPP kalah di tujuh wilayah.

DPP kalah banyak di kantong pertahanannya di kota Kaohsiung. Kekalahan ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. DPP juga dikalahkan oleh partai terbesar kedua di Taiwan di kota Taichung. Kota Kaohsiung dan Taichung dimenangkan oleh partai oposisi, yakni Kuomintang.

Pemilu lokal diselenggarakan 1,5 tahun menjelang diselenggarakannya pemilu presiden Taiwan. Pemilu sela ini juga ujian bagi pemerintahan Tsai menyusul upayanya untuk melakukan reformasi domestik dan ketegangan hubungan dengan Beijing.

Pemilu lokal itu, juga sekaligus sebuah referendum untuk memutuskan status pernikahan sesama jenis di Taiwan. Pemilu ini dipantau ketat oleh Beijing setelah Taiwan mengklaim berdaulat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

23 jam lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

23 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

1 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan di Belt and Road Forum di Beijing, Tiongkok, 18 Oktober 2023. Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

2 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan di Belt and Road Forum di Beijing, Tiongkok, 18 Oktober 2023. Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

2 hari lalu

Ilustrasi bayangan pesawat di depan bendera Cina dan Taiwan. REUTERS/Dado Ruvic
Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, namun Taiwan bersikeras pihaknya sudah memiliki pemerintahan independen sejak 1949.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.