Boris Johnson Dibayar Rp 1,7 Miliar untuk Pidato Selama 2 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Inggris dan mantan Wali Kota London, Boris Johnson, dibayar dibayar 94.507 Poundsterling atau Rp 1,7 miliar untuk pidato selama dua jam.

Tarif pidato Boris Johnson dibayar oleh sebuah perusahaan manajemen aset terkemuka AS untuk berbicara dalam sebuah diskusi formal pada 8 November.

Baca: Eks Menlu Inggris Boris Johnson Minta Sepeda Pasca Bercerai

Dilansir dari Sputniknews, 23 November 2018, Johnson dibayar oleh GoldenTree Asset Management untuk pidato selama dua jam, di samping biaya perjalanan dan biaya lainnya, dan jumlah ini melebih gajinya sebagai anggota parlemen.

Boris Johnson. Mirror.co.uk

Boris Johnson mendapat gaji sekitar 77.000 Poundsterling atau Rp 1,4 miliar per tahun sebagai anggota parlemen Inggris. Sebagai kolumnis Daily Telegraph Johnson menerima hampir 280.000 Poundsterling (Rp 5,2 miliar) untuk 100 jam kerja per tahun, atau sekitar 22.916 Poundsterling (Rp 427 juta) per bulan setara 2.291 Poundsterling (Rp 42,7 juta) per jam, seperti dikutip dari The Independent.

Baca: Sebut Burqa Seperti Perampok, Boris Johnson Dikecam Theresa May

Laporan resmi juga menunjukkan bahwa pada September dan Oktober 2018, Boris Johnson menerima 9.000 Poundsterling (Rp 167,8 juta) untuk royalti buku yang ia tulis, di samping pembayaran satu kali untuk 2.000 Poundsterling (Rp 37 juta) untuk sebuah artikel di Daily Mail.

Presiden RI, Jokowi (dua kiri), dan Wali kota London, Boris Johnson (dua kanan) melambaikan tangan saat melewati di Jalan Thamrin dalam Car Free Day di Jakarta, 30 November 2014. Kunjungan ini guna memperkuat kerjasama Pemprov DKI dan London. TEMPO/Dasril Roszandi

The Belfast Telegraph melaporkan total 18.000 Poundsterling (Rp 336 juta) sudah dibayarkan oleh penerbit selama 2018. Secara keseluruhan Boris Johnson menerima 244.000 Poundsterling atau sekitar Rp 4,5 miliar pendapatan di luar gaji dari parlemen.

Baca: Dituduh Selingkuh, Eks Menlu Inggris Boris Johnson Dicerai Istri

Johnson mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri awal tahun ini, setelah mengkritik strategi Brexit Perdana Menteri Inggris Theresa May.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris, Karl Turner, menanggapi tarif pidato Boris Johnson di Twitter menulis kerja sampingan anggota parlemen harus dilarang dan fokus di parlemen. Namun juru bicara untuk Johnson menolak berkomentar terkait tarif pidato Boris Johnson.