Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menang Pemilu Sela, Demokrat Bakal Investigasi Ivanka Trump

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sebagai Penasihat Senior Gedung Putih, Ivanka Trump menyaksikan pertandingan Snowboarding dalam Olimpiade Musim Dingin di Alpensia Ski Jumping Centre, Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Februari 2018. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sebagai Penasihat Senior Gedung Putih, Ivanka Trump menyaksikan pertandingan Snowboarding dalam Olimpiade Musim Dingin di Alpensia Ski Jumping Centre, Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Februari 2018. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Iklan

TEMPO.CO, Washington – Sebuah komite bentukan Kongres Amerika Serikat bakal menginvestigasi Ivanka Trump, yang merupakan putri Presiden Donald Trump dan menjabat sebagai penasehat senior di Gedung Putih.

Baca:

 

Investigasi ini terkait munculnya laporan bahwa Ivanka berulang kali menggunakan akun surat elektronik pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan.

Kajian dari Gedung Putih menemukan Ivanka menggunakan email pribadinya sekitar seratus kali untuk mengontak pejabat di pemerintahan Trump pada 2017. Laporan ini pertama kali dilansir Washington Post dan dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.

Menurut Reuters, penggunaan akun email pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah berpotensi melanggar hukum, yang mewajibkan pengarsipan semua catatan kegiatan pemerintahan.

Baca:

 

“Kami berencana untuk melanjutkan investigasi kami berdasarkan undang-undang Catatan Kepresidenan dan undang-undang Catatan Federal. Kami ingin tahu apakah Ivanka mematuhi undang-undang ini,” begitu pernyataan dari kantor anggota DPR Elijah Cummings, yang merupakan tokoh senior Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR seperti dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.

Cummings mengatakan panel ini akan menginvestigasi praktek komunikasi Gedung Putih saat mulai bersidang pada Januari 2019. Demokrat menguasai DPR setelah memenangkan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 6 November 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:

 

Soal ini, Trump mengatakan kasus penggunaan akun email pribadi Ivanka berbeda dengan Hillary Clinton saat menjadi menteri Luar Negeri di era pemerintahan Presiden Barack Obama. FBI sempat menginvestigasi kasus server pribadi untuk layanan email Hillary Clinton. Kasus ini membayanginya hingga pelaksanaan pemilu Presiden AS 2016 saat dia berhadapan dengan Trump. Saat itu, Trump mengecamnya dan mengatakan Hillary melanggar peraturandan menyerukan agar Clinton ditangkap.

“Selama beberapa waktu, Ivanka berkirim email. Itu bukan email rahasia seperti Hillary Clinton. Email-email itu juga tidak dihapus seperti Hillary Clinton. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan emailnya,” kata Trump membela Ivanka.

Baca:

 

Menurut Peter Mirijanian, yang merupakan juru bicara Ivanka Trump, kegiatan email itu terjadi sebelum Ivanka menyadari adanya peraturan mengenai penyimpanan pencatatan administrasi pemerintah.

Sejak itu, seperti dilansir Reuters dengan mengutip WaPo, Ivanka Trump telah menyerahkan semua email terkait pekerjaan di pemerintahan untuk disimpan di catatan Gedung Putih. Email Ivanka mulai menjadi sorotan saat pejabat Gedung Putih mulai mengkajinya terkait gugatan dari lembaga pemantau American Oversight.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

11 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.


Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

14 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.


Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

16 jam lalu

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono usai melakukan tes terhadap calon wali kota Jakarta Utara di DPRD DKI, 16 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi
Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.


Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

17 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.


Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

21 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 12 November 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.


Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.


Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani (tengah), Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers membantah tudingan soal Prabowo hanya menjabat 2 tahun sebagai Presiden di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.


KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg


Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.


Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 hari lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.