Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Batalkan Amnesti, Duterte Perintahkan Penangkapan Senat Oposisi

image-gnews
Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez
Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan penangkapan tokoh pengkritik paling vokalnya di Kongres setelah mencabut amnesti senator oposisi atas keterlibatannya dalam pemberontakan militer yang gagal 15 tahun lalu.

Dilaporkan Associated Press, 5 September 2018, senator Antonio Trillanes IV mengutuk langkah Duterte, yang diumumkan Selasa 4 September, karena ilegal dan kejam. Namun Trillanes mengatakan dia tidak akan menghindari penangkapan. Setelah para pemimpin Senat mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan penangkapannya di Senat, Trillanes mengatakan dia akan tetap berada di dalam gedung ketika petugas menunggu di luar untuk menangkapnya.

Baca: Duterte Mau Filipina Hanya Beli Senjata dari Israel, Kenapa?

"Kami hidup pada dasarnya dalam lingkungan darurat militer de facto tahun 70-an," kata Trillanes, mengacu pada undang-undang darurat militer yang diumumkan oleh diktator Ferdinand Marcos pada 1972, yang dianggap sebagai era gelap dalam Sejarah Filipina. Trillanes juga menyebut perintah Duterte "bodoh".

"Ini adalah kasus penganiayaan politik yang jelas. Duterte adalah seorang diktator. Dia tidak menghormati institusi. Itulah mengapa kami seperti ini: warga sipil dibunuh dan kritikus dipenjara," kata Trillanes, dikutip dari Reuters.

Senator oposisi Filipina, Antonio Trillanes IV, memimpin sidang komite di Dinas Sipil Selasa, 4 September 2018 di kota Pasay, di selatan Manila, Filipina. (AP Photo / Bullit Marquez)

Beberapa politikus dan pengikut oposisi mengunjungi Senat untuk menunjukkan dukungan bagi Trillanes, mantan perwira angkatan laut berusia 47 tahun yang ditahan selama bertahun-tahun sebelum menjadi senat karena terlibat dalam tiga pemberontakan militer dari 2003 hingga 2007 untuk memprotes korupsi pemerintah.

Rodrigo Duterte memerintahkan Departemen Kehakiman dan militer untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap senator setelah amnestinya dibatalkan.

Juru bicara militer, Kolonel Edgard Arevalo, mengatakan Trillanes akan dikembalikan ke statusnya sebagai personel militer aktif yang tunduk pada hukum militer dan disiplin militer. Arevalo menambahkan bahwa pengadilan militer dapat dibentuk kembali untuk mengadili Trillanes.

Baca: Di Israel, Asisten Minta Duterte Berhenti Ucapkan Sumpah Serapah

Trillanes menerima amnesti dari pendahulu Duterte, Presiden Benigno Aquino III. Beberapa perwira militer muda yang ditahan karena bergabung dalam upaya kudeta yang gagal dan pemberontakan terhadap pendahulu Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, juga diberikan amnesti, tetapi hanya Trillanes yang telah dibatalkan sejauh ini.

Trillanes mengatakan para pengacaranya akan mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk melawan langkah Duterte, yang sedang melakukan kunjungan ke Israel.

"Mereka menekuk hukum untuk dapat melakukan tujuan politik mereka, yaitu menganiaya oposisi politik," kata Trillanes.

Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.

Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan pada konferensi pers bahwa Duterte menandatangani proklamasi minggu lalu membatalkan amnesti Trillanes pada tahun 2011 karena senator itu gagal memenuhi semua persyaratannya, termasuk pengakuan yang jelas atas keterlibatannya dalam upaya kudeta di masa lalu.

Trillanes tidak dapat meminta kekebalan kongresnya dari penangkapan karena kejahatan yang dituduhkan kepadanya, termasuk pemberontakan yang dapat dihukum penjara seumur hidup.

Baca: Pemberontakan Marawi, Duterte Berterima Kasih pada Israel

Penangkapan Trillanes akan membuatnya menjadi anggota kedua dari senat minoritas yang akan ditahan setelah Leila de Lima, mantan menteri kehakiman yang ditahan selama 18 bulan karena dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba.

Kedua senat tersebut menuduh Duterte atas kejahatan perang berdarahnya terhadap narkoba. Kedua senat tersebut juga memimpin penyelidikan senat terhadap Rodrigo Duterte yang memerintahkan eksekusi di tempat pelaku narkoba oleh polisi, baik ketika presiden dan ketika seorang walikota Davao, yang disangkal oleh Duterte.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah) bersama Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) dan  politisi PDIP Adian Napitupulu (kanan)  menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Cikini, Jakarta, Kamis, 27 April 2023. DPP PDIP menunjuk Ahmad Basarah sebagai koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dan Adian Napitupulu sebagai wakil koordinatornya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus sebagai sekretaris, serta Riezky Aprilia sebagai Wakil Sekretaris tim relawan. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi? Berikut Pernyataan Beberapa Tokoh PDI Perjuangan

Hasto Kristiyanto dan Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDIP siap menjadi oposisi sesuai arahan ketua partai. Bagaimana sikap PDIP ke depannya?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

21 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

22 jam lalu

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (tengah), saat ditemui di Gedung DPP PKS, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan peluang koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

1 hari lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

2 hari lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sufmi Dasco Sebut akan Ada Manuver Politik setelah Gerindra Bertemu Nasdem, Gabung Prabowo-Gibran?

Surya Paloh mengatakan Nasdem dan PKB sepakat memberi kesempatan Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahan.


NasDem-PKB Oposisi atau Gabung Prabowo, Surya Paloh: Pemerintah Perlu Dukungan

2 hari lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKB Oposisi atau Gabung Prabowo, Surya Paloh: Pemerintah Perlu Dukungan

Surya Paloh mengatakan Partai NasDem dan PKB mengapresiasi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Basarah Sebut PDIP Siap Jadi Koalisi atau Oposisi, Nanti Diputuskan dalam Rakernas

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.
Basarah Sebut PDIP Siap Jadi Koalisi atau Oposisi, Nanti Diputuskan dalam Rakernas

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi.


Tiga Warga Filipina Tewas Akibat Banjir di Dubai

5 hari lalu

Jalan yang terendam banjir setelah hujan lebat di Dubai, Uni Emirat Arab, 17 April 2024. Pusat Meteorologi Nasional mengatakan UEA mengalami curah hujan terberat dalam 24 jam terakhir sejak mulai mengumpulkan data pada tahun 1949, menambahkan bahwa curah hujan tertinggi tercatat di daerah 'Khatm Al Shakla' di Al Ain mencapai 254 mm. Gelombang badai petir yang hebat disertai hujan lebat mempengaruhi sebagian besar kota di UEA pada tanggal 16 April terutama di Dubai, Sharjah dan Al Ain di mana pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions Asia antara Klub Al-Ain UEA dan Al-Hilal dari Arab Saudi telah ditunda. EPA-EFE/STRINGER
Tiga Warga Filipina Tewas Akibat Banjir di Dubai

Banjir di Dubai menyebabkan empat orang lagi tewas, tiga di antaranya adalah warga Filipina.


Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

10 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Soal Keberadaan Oposisi, Zulhas: di Jakarta Beda, di Jawa Barat Bareng, Itu Gimana Coba?

Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan mengungkapkan pandangannya soal keberadaan oposisi di Indonesia. Menurut Zulhas, sering ada perbedaan antara dinamika politik nasional dengan politik di daerah.


Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

14 hari lalu

Politikus senior Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo ditemui di Rumah Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi

Bamsoet mengatakan yang dibutuhkan pemerintahan Indonesia adalah demokrasi gotong royong, bukan oposisi.