TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, mengundurkan diri, Senin, 9 Juli 2018 waktu setempat. Keputusan Johnson ini bisa menjadi ancaman bagi pemerintahan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, yang sedang dalam proses Brexit.
Kantor Perdana Menteri Inggris dalam keterangannya menyatakan May telah menerima keputusan Johnson itu. Johnson mundur karena perbedaan pandangan dengan May.
Situs theguardian.com pada Selasa pagi, 10 Juli 2018, melaporkan Jeremy Hunt telah ditunjuk untuk menggantikan posisi yang tinggalkan Johnson.
Baca: Mantan PM Inggris Tak Sesalkan Referendum Brexit
Boris Johson, Menteri Luar Negeri Inggris. [www.standard.co.uk]
Baca Juga:
Baca: Pemilu Inggris Pasca-Brexit Digelar, 46,9 Juta Orang Beri Suara
Dikutip dari cnbc.com pada Selasa, 10 Juli 2018, keputusan Johnson untuk mengundurkan diri dilakukan beberapa hari setelah Perdana Menteri May mengumumkan pihaknya telah menyatukan perselisihan pendapat dibalik rencana kesepakatannya keluar dari Uni Eropa. Inggris saat ini memiliki waktu kurang dari sembilan bulan untuk meninggalkan Uni Eropa dan organisasi terbesar di Benua Biru itu telah memperingatkan Inggris berulang kali agar segera membuat kesepakatan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang jatuh tempo pada 29 Maret 2019.
Inggris dan Uni Eropa berharap bisa mencapai kesepakatan pada Oktober 2018 agar parlemen nasional Uni Eropa bisa meratifikasi sebuah kesepakatan sebelum Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa.
Johnson adalah salah satu anggota pemerintahan Inggris yang dikenal bereputasi baik. Keputusannya untuk mundur mengejutkan publik, terlebih ini dilakukan beberapa jam setelah Menteri khusus Brexit, David Davis, menyatakan mundur. Davis mengatakan tidak bisa mendukung rencana pemerintahan May untuk menjaga perdagangan dan regulasi Inggris dengan Uni Eropa yang dinilai Davis terlalu longgar.
Belum ada komentar dari Johnson terkait nasib pemerintahan Inggris saat ini di tengah proses Brexit. Johnson adalah politisi yang dikenal sangat mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa.