TEMPO.CO, Jakarta - Lebanon untuk pertama kalinya setelah sembilan tahun menyelenggarakan pemilu parlemen pada Minggu, 6 Mei 2018. Sama seperti di negara lainnya, pemilu di Lebanon seharusnya diselenggarakan setiap empat tahun sekali, tetapi perang sipil Suriah yang meletup pada 2011, telah berdampak pada Lebanon yang merupakan negara tetangga terdekat Suriah.
Baca: Arab Saudi: Lebanon Deklarasikan Perang
Yasmin Shah dan Uzma Anjum, mempersiapkan bahan-bahan makanan yang nantinya akan disumbangkan untuk para pengungsi Suriah di Libanon, saat berada di Ontario, Kanada, 24 November 2015. REUTERS/Fred Thornhill
Masyarakat Lebanon saat ini frustrasi dengan korupsi yang mewabah dan perekonomian negara itu yang mandek. Pada Minggu, 6 Mei 2018, para politisi Lebanon mendesak seluruh masyarakat agar memberikan hak suara mereka. Aparat keamanan berupaya mengamankan pemilu menyusul terjadinya sejumlah ketegangan di beberapa tempat pemungutan suara.
Baca: Lebanon: Pajak Israel Menyasar Umat Kristen
"Jika Anda ingin perubahan, Anda harus melatih hak Anda," kata Presiden Lebanon, Michel Aoun, menyerukan kepada seluruh masyarakat Lebanon sebelum pemungutan suara ditutup.
Seperti dikutip dari situs cnbc.com pada Senin, 7 Mei 2018, Lebanon terpaksa menangguhkan pemilu nasional mereka karena terkena dampak meletupnya perang sipil Suriah yang 'mengirimkan' hampir 1 juta pengungsi ke Lebanon, sebuah negara kecil dengan populasi 4,5 juta jiwa.
Hasil pemilu akan diumumkan Senin, 7 Mei 2018 waktu Lebanon. Namun hasil perhitungan sementara, raihan partai berkuasa turun menjadi 49 persen. Dalam pemilu 2009, pemerintah Presiden Aoun mendapat 54 persen suara.
"Para pemimpin menghancurkan rumah-rumah, bukan membangunnya," kata Ahmad Khashouq, 43 tahun, satpam, yang memilih tidak memberikan hak suaranya.
Lebih dari 500 kandidat bertarung dalam pemilu parlemen 2018 memperebutkan 128 kursi anggota parlemen Lebanon. Pemilu ini diperkirakan tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan antar fraksi-fraksi politik besar di Lebanon, namun banyak pihak berharap anggota parlemen yang baru dari kelompok-kelompok masyarakat, bisa mereformasi sistem politik sekte yang sudah bercokol puluhan tahun di Lebanon.
