Iran Blokir App Telegram, Dianggap Ganggu Keamanan Nasional

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Telegram. Lifewire.com

    Ilustrasi Telegram. Lifewire.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Iran memblokir secara permanen aplikasi pesan Telegram karena dianggap mengganggu keamanan nasional dan akan mengganti dengan aplikasi pesan milik sendiri. Demikian informasi yang disampaikan Al Jazeera, Ahad, 1 April 2018.

    Alaeddin Boroujerdi, Ketua Keamanan Nasional Parlemen Iran dan Komisi Kebijakan Luar Negeri, mengumumkan pelarangan tersebut ketika wawancara dengn sebuah radio. Menurut laporan kantor berita Iran, MNA, Boroujerdi mengatakan, keputusan memblokade Telegram diputuskan oleh pejabat tinggi pemerintah.

    Baca: Unjuk Rasa Reda, Iran Cabut Pemblokiran Telegram

    Demonstran pro-pemerintah berbaris di Arak, Iran, 3 Januari 2018. Sebanyak 450 lain dikabarkan ditangkap akibat unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan. Iran Press via AP

    Dalam wawacara tersebut, Boroujerdi mengatakan, pemerintah akan merilis aplikasi pesan App pada akhir bulan ini. "Alasan utama penutupan Telegram adalah demi keamanan nasional Iran," ucapnya.

    Dia menambahkan, dia berharao Iran segera merilis aplikasi buatan sendiri seperti Soroush guna menggantikan Telegram ketika blokade itu berjalan.Orang-orang ikut serta dalam demonstrasi pro-pemerintah di Iran, 3 Januari 2018. Sebanyak 21 tewas dalam demonstrasi dan kericuhan dalam sepekan terakhir. REUTERS

    Telegram sangat popoler di kalangan masyarakat pengguna jejaring sosial di Iran. Menurut taksiran, sekitar 40 juta warga Iran menggunakan App Telegram. "App Telegram banyak digunakaan selama unjuk rasa massal berlangsung di Iran tahun lalu," Al Jazeera melaporkan.

    Baca: Telegram Dihapus dari App Store, Ada Apa?

    Pada saat yang sama, Pavel Durov, Direktur Utama Telegram, mengatakan melalui akun Twitter, "Iran memblokir akses untuk mayoritas warga Iran setelah demonstran menggunakan aplikasi pesan ini untuk merencanakan dan mengabarkan berita demonstrasi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.