Presiden Trump Larang 7 Kata Ini di Dokumen Kesehatan

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Donald Trump, berbicara saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj

    Presiden Donald Trump, berbicara saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump melarang pemakaian tujuh kata atau frasa dalam dokumen-dokumen resmi lembaga kesehatan hingga di Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan untuk perumusan anggaran tahun depan.

    Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika Serikat telah menerima daftar tujuh kata atau frasa yang dilarang, yakni vulnerable, entitlement, diversity, transgender, fetus, evidence-based, dan science-based.

    Baca: Presiden Amerika Serikat Donald Trump Batalkan Obamacare

    Tidak ada penjelasan mengenai alasan Trump melarang menggunakan tujuh kata dan frasa tersebut.

    Tak hanya tujuh kata atau frasa itu yang dilarang. Sejumlah pejabat di lembaga level dua juga diminta untuk menggunakan kata "Obamacare" sebagai pengganti Affordable Care Act untuk menggambarkan bahwa itu Undang-Undang Pelayanan Kesehatan produk Presiden Barack Obama tahun 2010.

    Mereka juga diminta menggunakan kata "pertukaran" sebagai ganti "pasar" dalam merujuk tempat orang-orang dapat membeli asuransi kesehatan yang disubsidi.

    Baca: Dekrit Pertama Presiden Donald Trump: Mencabut Obamacare

    Kementerian Kesehatan menolak larangan tujuh kata atau frasa tersebut. 

    "Ini sungguh salah mengkarakteristikkan pembahasan mengenai proses perumusan anggaran. Kementerian akan melanjutkan penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk meningkatkan kesehatan seluruh warga Amerika. Kementerian secara tegas mendukung penggunaan hasil dan bukti data dalam evaluasi program dan keputusan mengenai anggaran," juru bicara Kementerian Kesehatan, Matt Lloyd, dalam pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Ahad, 17 Desember 2017.

    Tak hanya itu, dokumen Kementerian Dalam Negeri ternyata saat ini menggunakan kata "menghindarkan risiko seksual" untuk merujuk pada kata "pendidikan seks".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.