Tiongkok diduga membangun sistem radar di beberapa pulau-pulau di Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, merilis foto-foto satelit yang memperlihatkan pembangunan instalasi radar di kepulauan yang menjadi sengketa. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
TEMPO.CO, Manila- Menteri luar negeri Cina Wang Yi mendukung gagasan pengelolaan sumber daya energi bersama dengan Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Yi memberikan dukungan sembari memperingatkan tiindakan sepihak dapat menyebabkan masalah pada kedua belah pihak.
Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 26 Juli 2017, Wang memberikan dukungannya pada Selasa, 25 Juli 2017 di sela-sela kunjungan dua hari ke Manila.
"Di perairan dimana ada hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih, jika satu pihak melanjutkan pembangunan secara sepihak, dan pihak lainnya mengambil tindakan yang sama, mungkin menyulitkan situasi di laut. Itu bisa menyebabkan ketegangan, dan sebagai hasil akhirnya, tidak ada yang bisa mengembangkan sumber daya," kata Wang.
Pernyataan Wang dibuat setelah pada Senin, 24 Juli 2017, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan mitra telah ditemukan untuk mengembangkan ladang minyak dan eksplorasi dan eksploitasi akan dimulai tahun ini. Namun presiden Duterte tidak mengidentifikasi siapa yang akan menjadi mitranya tersebut.
Selain itu, pada 12 Juli 2017, Kementerian Energi Filipina juga telah menyatakan bahwa pengeboran di Bank Reed, yang ditangguhkan pada tahun 2014, dapat dilanjutkan sebelum akhir tahun. Pemerintah bersedia untuk menawarkan blok baru kepada investor yang mengajukan penawaran pada Desember mendatang.
Filipina menangguhkan aktivitas energi sambil menunggu keputusan Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag. Tahun lalu, pengadilan tersebut membatalkan klaim Cina atas kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan.
Pelecehan Beijing terhadap sebuah kapal survei konsorsium Anglo-Filipina di Bank Reed pada tahun 2011 dan penguasaannya atas Scarborough Shoal pada tahun 2012 adalah salah satu alasan Manila mengajukan kasus arbitrase, yang tidak diakui oleh Cina.
Pengadilan tersebut memperjelas hak kedaulatan Filipina untuk mengakses minyak dan gas lepas pantai Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil.
Filipina sangat bergantung pada impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya energi pribumi. Sumber utamanya gas alam yang terdapat di Malampaya, dekat perairan yang disengketakan, dan kandungan gasnya akan habis dalam satu dekade.
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano mengatakan proposal Filipina dan Cina bersama-sama mengembangkan sumber daya di Laut Cina Selatan yang disengketakan tersebut dimulai pada tahun 1986. Namun kedua negara tidak menemukan kesepakatan untuk dapat mendorong ke tahap selanjutnya.
