TEMPO.CO,Canberra—Australia akan memberi kewenangan kepada militer untuk turut melawan terorisme bersama aparat kepolisian.

Seperti dilansir Sydney Morning Herald, Senin 17 Juli 2017, kewenangan tersebut dicantumkan dalam rancangan perubahan undang-undang keamanan nasional negara tersebut.

Perubahan terhadap undang-undang keamanan sudah disetujui kabinet dan komite keamanan nasional.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan Marise Payne dijadwalkan akan mengumumkan perubahan tersebut hari ini.

Baca: Australia Dirikan Penjara Isolasi Terpidana Teroris yang Pertama

"Hal utama yang kita butuhkan adalah yang cara paling fleksibel membenahi aturan karena ancaman itu berubah sangat signifikan," kata Menteri Kehakiman Michael seperti dikutip Reuters.

Berdasarkan perubahan undang-undang yang diusulkan Pemerintah Australia, maka negara bagian dan pemerintah federal dapat meminta bantuan militer menanggapi insiden melebihi kemampuan kepolisian.

"Kita ingin memastikan kita bekerja sama dengan polisi, jadi apapun aset yang dimiliki Persemakmuran, termasuk kemampuan pertahanan sedang digunakan," kata Keenan.

Undang-undang yang baru mengatur bahwa polisi negara bagian tetap akan menjadi pihak pertama yang merespons insiden terorisme di dalam negeri.

Namun, nantinya militer diizinkan untuk mendukung polisi. Bahkan, pasukan elite militer memiliki kewenangan penuh untuk menembak dan membunuh teroris. Militer juga berhak menangkap terduga teroris di tempat kejadian.

Peristiwa pengepungan Kafe Lindt yang mematikan pada 2014 di Sydney memicu peninjauan ulang atas ketentuan terhadap kewenangan militer yang diatur dalam undang-undang pertahanan Australia.

Baca: Aksi Heroik Manajer Kafe Saat Teror Australia

Sebelumnya, undang-undang tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan hukum dan administratif terkait kewenangan militer untuk merespons serangan teroris secara cepat.

Perubahan ini adalah yang pertama terkait kontribusi pertahanan atau militer terhadap upaya kontra-terorisme di dalam negeri dalam lebih dari satu dekade.

"Kita harus terus-menerus meninjau dan memperbarui tanggapan kita terhadap ancaman terorisme," tutur Perdana Menteri Turnbull.

Undang-undang yang baru juga mengatur bahwa tentara bisa melatih polisi di negara bagian dan teritorial tertentu.

Militer Australia memiliki dua pasukan serangan taktis: di Sydney dan Perth. Pasukan ini selalu bersiaga untuk menangani serangan teroris.

Pada insiden di Kafe Lindt, tentara Australia sebetulnya siap untuk dilibatkan. Namun, otoritas menyatakan, tentara tak perlu dilibatkan lantaran ada sesuatu hal dalam aturan yang belum terpenuhi.

SYDNEY MORNING HERALD | REUTERS | ABC | SITA PLANASARI AQUADINI