President Donald Trump, menunjukan kartu ucapan Hari Paskah yang telah selesai dibuatnya dan nantinya akan dikirimkan pada anggota militer saat perayaan Hari Paskah le-139 di Gedung Putih, Washington, 17 April 2017. REUTERS/Joshua Roberts
TEMPO.CO, Washington- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump segera menandatangani perintah eksekutif kontroversial baru yang memungkinkan gereja dan lembaga bebas pajak lain terlibat dalam kegiatan politik.
Menurut pejabat senior Gedung Putih, Presiden Trump akan menandatangani perintah itu saat membuka Hari Doa Nasional di Gedung Putih pada Kamis, 4 Mei 2017. Trump akan bertemu dengan perwakilan dari Evangelis dan kardinal Katolik di Oval Office sebelum menandatangani perintah tersebut.
Seperti yang dilansir New York Times pada 4 Mei 2017, perintah itu bagian kebijakan pemerintahan Trump untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama.
"Trump telah lama berjanji untuk melindungi kebebasan beragama. Dia berjanji untuk membatalkan undang-undang yang melarang kegiatan politik, yang dikenal sebagai Amandemen Johnson.
Menghapus sepenuhnya peraturan tersebut akan menimbulkan respons dari Kongres, namun Trump dapat mengarahkan biro pajak atau IRS agar tidak memberlakukan larangan tersebut," kata pejabat itu.
Pada Februari lalu, Presiden Trump pernah menyatakan akan membatalkan Amendemen Johnson yang disahkan pada 1954. Amendemen Johnson melarang organisasi bebas pajak seperti rumah ibadah, lembaga amal, dan lembaga pendidikan, secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kampanye politik, baik mendukung maupun menentang calon politik.
Amandemen yang dinamai sesuai dengan nama pengusulnya, yakni Senator Lyndon Johnson menyebutkan bahwa jika dilanggar maka IRS akan melakukan penyelidikan publik kepada lembaga terkait.
IRS baru melakukan penyelidikan kepada satu gereja yang diketahui telah kehilangan status bebas pajaknya akibat larangan tersebut. Gereja di Pierce Creek di Conklin, New York, dihukum karena mengeluarkan iklan koran yang memberitahu orang-orang Kristen bahwa mereka tidak dapat memilih Bill Clinton dalam pemilihan presiden tahun 1992.
Meski begitu, beberapa pemimpin agama telah membantah peraturan tersebut memiliki efek mengerikan dalam kebebasan berbicara.
Beberapa pakar menyebutkan bahwa melonggarkan aturan itu, dikhawatirkan beberapa pihak akan menyalahgunakan gereja sebagai tempat transaksi uang gelap tanpa mengungkapkan pendonornya. Namun Presiden Trump berkukuh untuk meneken perintah eksekutif agar gereja dan lembaga bebas pajak boleh melibatkan diri dalam politik.
