Seorang warga memasukan kertas suara kedalam koata suara dalam referendum di tempat pemungutan suara di Izmir, Turki, 16 April 2017. Referendum untuk menentukan masa jabatan dan kewenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung di Turki. REUTERS/Osman Orsal
TEMPO.CO, Ankara- Mayoritas pemilih di tiga kota terbesar Turki, yakni Ankara, Istanbul dan Izmir memilih 'Tidak' saat referendum perubahan konstitusi diadakan pada hari Minggu, 16 April 2017.
Para pendukung Ya untuk referendum yang didukung partai berkuasa AKP dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan keok di Ankara, Istanbul, dan Izmir. AKP yang berkantor pusat di Ankara tak memberikan sumbangan jumlah suara berarti bagi kemenangan referendum.
Pendukung 'Ya' dan tentunya Erdogan serta AKP justru berjaya di sebagian besar wilayah Anatoli atau kawasan Asia Kecil.
Basis kekuatan oposisi sepertinya terkuat ada di tiga kota ini. Para oposisi menuding referendum ini hanya akan memperkuat kekuasaan Erdogan. Sebab, referendum perubahan konstitusi memberi kewenangan sangat luas terhadap Erdogan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
"Saya memilih 'tidak' karena saya tidak mau seluruh negara dan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh satu orang," kata Hamiz Yaz, 34 tahun, seorang kapten kapal setelah memberikan suaranya di Istanbul, seperti dilansir dari abc.net.au, 17 April 2017.
"Erdogan Pencuri Pembunuh!!!," cuit didemkul melalui Twitter bertanggal 17 April 2017 pukul 4.09 pagi.
Partai oposisi, CHP atau Partai Republik Rakyat menyatakan akan menuntut penghitungan ulang suara yang masuk. Protes ditujukan kepada badan pemilihan yang saat-saat terakhir menerima suara yang belum disahkan sebagai suara valid.
"Kami akan melakukan perlawanan hukum," kata Bulent Tezcan, wakil ketua partai CHP.
Protes senada disampaikan partai oposisi lainnya, Demokrasi Rakyat Turki (HDP) yang menemukan indikasi manipulasi penghitungan suara berkisar dua hingga tiga persen.
Adapun Badan Pemilihan Tinggi Turki akan mengumumkan hasil resmi referendum sekitar 11-12 hari lagi,
Sistem pemerintahan baru berdasarkan konstitusi hasil referendum akan efektif berjalan setelah pemilihan presiden pada November 2019.
