Memo Tillerson: Usut Akun Media Sosial Pemohon Visa ke Amerika

Reporter

Kamis, 23 Maret 2017 19:06 WIB

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson. REUTERS

TEMPO.CO, New York - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson memerintahkan kepada diplomatnya di seluruh dunia untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan latar belakang yang mendalam bagi semua pemohon visa yang hendak ke Amerika. Termasuk menyelidiki akun media sosial pemohon visa.

Hal tersebut terungkap melalui serangkaian perintah yang tercantum dalam beberapa memo menteri luar negeri kepada Kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia atau kabel diplomatik.

Baca juga: Menlu Amerika Serikat Tillerson Awali Misi Diplomatiknya di Asia

Dalam memo atau kabel diplomatik yang dikeluarkan Tillerson dalam dua minggu terakhir, ia juga meminta agar para diplomatnya melakukan pemeriksaan terhadap akun media sosial para pemohon visa ke Amerika Serikat. Perintah itu dikhususkan kepada pemohon yang pernah mengunjungi negara-negara yang dikuasai oleh ISIS.

Empat kabel diplomatik tersebut, dikeluarkan sebagai langkah cadangan terkait kebijakan imigrasi presiden Donald Trump. Perintah eksekutif Trump yang melarang pemberian visa Amerika Serikat bagi warga dari 6 negara mayoritas muslim belum secara efisien dijalankan karena masih ditahan oleh pengadilan.

Kabel diplomatik pertama kali dikeluarkan pada 10 Maret 2017 kemudian dikeluarkan lagi pada 15 Maret. Dalam dua memonya tersebut, Tillerson mengeluarkan instruksi kapada para pejabat konsuler untuk melaksanakan perintah eksekutif Trump yang saat itu dijadwalkan resmi berlaku tanggal 16 Maret. Namun kemudian ditunda menyusul adanya permintaan penundaan dari pengadilan federal Hawaii.

Baca juga: Trump Cabut Irak dari Daftar Pengetatan Aturan Imigrasinya

Penundaaan itu memaksa Tillerson untuk mengeluarkan memo baru pada 16 Maret berisi perubahan-perubahan dan arahan lainnya sebelum akhirnya mengeluarkan kabel keempat yang menetapkan daftar baru instruksi untuk pejabat konsuler pada 17 Maret.

Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 23 Maret 2017, kabel diplomatik yang dikeluarkan pada 17 Maret, berisi instruksi kepada kepala konsuler di setiap misi diplomatik untuk membuat kelompok kerja penegakan hukum dan intelijen, guna menyelidiki pemohon visa yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan radikal.

"Pemohon yang terindikasi masuk dalam salah satu kelompok populasi yang diidentifikasi terkait radikalisme harus dipertimbangkan untuk pemeriksaan keamanan tingkat tinggi," kata kabel diplomatik tersebut.

Baca juga: Presiden Trump Hapus Irak dari Daftar Larangan Masuk ke AS

Sumber dari konselor Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kabel diplomatik terakhir berisi perintah untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu dan melakukan pemeriksaan media sosial.

Dalam rinciannya, Tillerson memerintahkan para wakilnya di luar negeri untuk memberikan pertanyaan khusus bagi pemohon visa dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, negara-negara yang ditargetkan oleh perintah eksekutif Trump, serta orang-orang yang diidentifikasi berisiko bagi keamanan nasional.

Pertanyaan yang diajukan termasuk tempat tinggal pemohon selama ini, kemana saja melakukan perjalanan dan bekerja selama 15 tahun terakhir. Pemohon juga diminta untuk memberikan nomor paspor sebelum dan semua nomor telepon, alamat email dan media sosial yang digunakan dalam lima tahun belakangan.

CHANNEL NEWS ASIA|REUTERS|YON DEMA

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya