TEMPO.CO, Washington - Jumat pekan lalu, 20 Januari 2017, tak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, sebagian warga masyarakat negeri itu dilanda gunda gulana.

Kegundahan mereka disulut oleh ulah Trump yang meneken pelarangan kaum migran dari tujuh negara yang mayoritas berpenduduk muslim masuk ke AS setidaknya dalam waktu 90 hari ke depan. Negeri-negeri itu adalah Irak, Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia dan Yaman.

Selain itu, Trump juga menandatangani surat keputusan yang menyatakan bahwa AS menunda program pengungsi dalam waktu 120 hari, terutama bagi asal Suriah. Adapun Trump lebih memprioritaskan pengungsi beragama minoritas.

Ulah Trump sesungguhnya bukan pertama kali melarang kaum pendatang masuk ke AS. Lebih dari 200 tahun silam, sejumlah presiden pendahulunya sudah menerapkan aturan serupa.

Presiden Chester A. Arthur ( 6 Mei 1882), Pelarangan Imigran Cina

Presiden Arthur meneken undang-undang yang ditujukan kepada buruh migran baik yang terampil maupun yang tidak, serta tenaga kerja asal Cina bekerja di tambang. Mereka diharamkan masuk ke AS selama 10 tahun. UU ini sekaligus pertama kali diterapkan di negeri Uncle Sam.

Peraturan ketat itu diterapkan bersamaan dengan kian meningkatnya angka pengangguran di AS. Meskipun tenaga kerja asal Cina tergolong kecil, namun mereka menjadi sasaran utama UU keimigrasian tersebut.

Presiden Franklin D. Roosevelt (Perang Dunia II), Pelarangan Imigran Yahudi


Menyusul jutaan orang menjadi pengungsi di masa Perang Dunia II, Presiden Franklin D Roosevelt memberikan pernyataan keras kepada publik bahwa arus pengungsi dapat menjadi ancaman serius keamanan negara.

Dia takut mata-mata Nazi dapat bersembunyi di antara arus pengungsi yang memasuki AS. Oleh karena itu, Roosevelt membatasi jumlah pengungsi Yahudi Jerman maksimum 26 ribu per tahun.

Dalam sebuah peristiwa yang amat terkenal saat itu, AS memaksa kapal laut St Louis kembali berlayar ke Eropa pada Juni 1939 saat membawa 937 penumpang, hampir semuanya Yahudi. Setelah tiba di Eropa, lebih dari separuh penumpang itu tewas terkena Holocaust.

President Theodore Roosevelt (3 Maret 1903), Pelarangan Kaum Anarkis

Pada 1903, AS mengesahkan Undang-Undang pelarangan terhadap kaum anarkis dan orang-orang yang dianggap memiliki aliran politik ekstrim memasuki AS.

Pelarangan itu dilatarbelakangi insiden penembakan terhadap Presiden William McKinley oleh Leon Czolgosz pada 1901. Pelaku adalah seorang anarkis warga AS keturunan imigran Polandia.

Presiden Harry Truman ( 23 Agustus 1950), Pelarangan Kaum Komunis

AS pernah mengeluarkan UU Kemanan Dalam Negeri pada 23 Agustus 1950 atau dikenal dengan UU Pengawasan Kegiatan Subrvesi. UU ini memungkinan pemerintah mendeportasi kaum imigran yang diyakini menjadi anggota Partai Komunis. UU itu mensyaratkan anggota organisasi komunis harus mendaftar dan tidak boleh menjadi warga negara AS.

UU tersebut ditentang Truman dengan mengatakan, "Aturan ini akan mendapat ejekan dari UU hak asasi kita."

Presiden Jimmy Carter (7 April 1980), Pelarangan Warga Iran

Menyusul krisis sandera di Iran 1979 yang didahului dengan penyerbuan kedutaan besar AS di Teheran dan menyandera 52 warga Amerika selama 444 hari, Presiden Jimmy Carter memutuskan hubungan diplomatik dan menerapkan sanksi terhadap Iran. Dia juga melarang warga Iran memasuki AS.


Sekarang warga negara Iran juga terkena pelarangan memasuki AS sebagaimana surat keputusan yang ditandatangani Presiden Trump, jumat pekan lalu.

Presiden Ronald Reagan, Pelarangan Positif HIV

Pada 1987, AS secara resmi melarang seseorang atau siapapun yang positif HIV memasuki wilayah negeri itu. Aturan tersebut terutama diterapkan kepada warga imigran asal Afrika dan kaum minoritas lainnya karena virus HIV diyakini dapat merebak akibat kontak fisik atau melalui pernapasan. Namun ketentuan ini dicabut oleh bekas Presiden Barack Obama pada 2009.

AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN