TEMPO.CO, Pyongyang - Pemerintah Korea Utara telah mengirim pesan kepada presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump untuk membuka jalan untuk berunding masalah program senjata nuklirnya.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Minggu, 8 Januari 2017 menyatakan pemerintahan baru AS tidak lebih dari sampah jika terus mempertahankan kebijakan presiden Barack Obama terhadap Korea Utara.

"Siapa pun yang ingin berurusan dengan Korea Utara, disarankan untuk menggunakan pola pikir yang baru dan memahami tujuan dari pengembangan nuklir terkait," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti yang dilansir CNN pada 9 Januari 2017.

Pernyataan tersebut lantas ditanggapi oleh beberapa pakar sebagai pesan kepada pemerintahan baru AS untuk menegosiasikan program nuklir yang dianggap telah gagal sebelumnya oleh pemerintahan presiden Barack Obama.

John Delury, asisten profesor studi internasional di Yonsei University mengatakan pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara itu jelas merupakan pesan kepada tim transisi Trump untuk tidak terpaku pada sanksi terhadap Korea Utara.

"(Korea Utara) mencoba menciptakan beberapa ruang negosiasi bagi Trump guna membalikkan kebijakan Obama dan berbicara dengan mereka dengan cara yang serius," kata Delury.

Sejak pembicaraan enam pihak menemui jalan buntu pada tahun 2009, Korea Utara mengaku telah melakukan empat tes nuklir. Hal tersebut lantas mendapat kecaman dari dunia dan berbagai sanksi terus dijatuhkan sejak itu.

Sanksi terakhir yang diberikan oleh PBB dan didukung oleh pemerintahan Obama dan Cina yakni membokot ekspor hasil tambang Korea Utara, yang kemudian memicu ancaman uji coba rudal balistik antarbenua yang mampu mencapai daratan AS.

Cina yang merupakan sekutu Korea utara, lalu mengecam ancaman tersebut bersama dengan Korea Selatan serta memperingatkan bahwa uji coba itu dapat menyebabkan sanksi tambahan yang lebih keras.

Sanksi internasional yang ketat sejauh ini gagal untuk mencegah Pyongyang mengembangkan program nuklirnya.

AS telah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk menyebarkan Terminal High Altitude sistem di Area Defense (THAAD) di negara itu, tetapi masa depan dari program ini diragukan di bawah pemerintahan Trump.
CNN|YON DEMA

Baca:
Rudal Balistik Antarbenua Korea Utara Mampu Mencapai AS
DK PBB Larang Korea Utara Ekspor Batubara ke Cina