TEMPO.CO, New York- Calon presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump dilaporkan menjalankan bisnis ilegal di Kuba selama pemerintahan Fidel Castro di tahun 90-an. Saat itu pemerintah AS memberlakukan embargo perdagangan dan melarang setiap pengusaha negeri Paman Sam itu berinvestasi di negara Komunis itu.

Bisnis ilegal Trump di Kuba diketahui melalui dokumen yang diungkapkan oleh mantan eksekutif perusahaan Trump dan diterbitkan Newsweek pada Rabu, 28 September 2016. Mantan eksekutip Trump itu menyebutkan Trump menghabiskan sekitar US$ 68 ribu atau Rp 885 juta untuk membelanjakan uangnya di Kuba pada 1998.

Baca:
Tak Urusi Kampanye, Ahok: Saya Diwejang Jokowi Fokus Kerja
Bareng Ahok Cek Terowongan MRT Dukuh Atas, Ini Kata Jokowi

Atas sepengetahuan Trump, anak usahanya, Trump Hotels & Casino Resorts mencoba untuk mencari peluang bisnis di Havana.

"Trump Hotels & Casino Resorts, mengirim sebuah perusahaan konsultan ke Havana atas namanya dalam mencari peluang bisnis," kata eksekutif tersebut yang tidak disebutkan namanya.

Saat itu, Trump mengirim salah satu pejabat di perusahaannya ke Kuba melalui sebuah perusahaan konsultan Amerika bernama Seven Arrows Investasi dan Development Corp. Lalu Seven Arrows merkayasa segala sesuatunya sedemikian rupa agar Trump Hotels & Casino Resorts tampak legal.

Seven Arrows menggunakan sebuah badan amal Katolik untuk menghilangkan kecurigaan.

"Seorang pejabat senior di perusahaan Trump membawa uang tunai dengan membuatnya tampak seperti sumbangan dari sebuah badan amal Katolik," tulis Newsweek, seperti yang dilansir BBC pada 30 September 2016.

Kisah tersebut terungkap setelah Trump menolak untuk mengungkapkan data pajaknya.

Baca: Gadis Rusia Ini Lelang Keperawanannya, Buka Harga Rp 2,1 M

Lawan Trump dalam persaingan menuju Gedung Putih dari Demokrat, Hillary Clinton, telah memanfaatkan celah tersebut untuk menyerangnya. Dalam satu pernyataan, Hillary mengatakan bahwa Trump telah melanggar undang-undang AS, dengan melanggar embargo perdagangan dengan Kuba.

"Trump telah melanggar hukum dan nilai-nilai perdagangan AS demi keperntingan pribadinya," tegas Hillary.

Belum ada pernyataan lebih lanjut dari tim kampanye Trump terkait tudingan tersebut.

Sejak 1960, paskah Castro menggulingkan rezim Batista yang demokratis dan mengubah haluan negara menjadi Komunis, AS langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba dan memberlakukan embargo perdagangan.

Baru di masa presiden Barack Obama, hubungan kedua negara mulai membaik berkat upaya yang dilakukan Vatikan. Pada Juli 2015, AS dan Kuba membuka kembali kedutaan besar di ibukota masing-masing dan memulihkan hubungan diplomatik.
BBC|GUARDIAN|NEWSWEEK|YON DEMA