Vladimir Putin, presiden Rusia, mengunjungi markas besar GRU, Main Intelligence Administration di bawah Angkatan Bersenjata Rusia. SPUTNIK/ DMITRY ASTAJOV
TEMPO.CO, Moskow- Presiden Rusia Vladimir Putin meneken draf undang-undang antiteror yang dinilai kontroversial. Undang-undang antiteror ini mulai diberlakukan pada tanggal 20 Juli mendatang.
Sejumlah pasal dalam draf Undang-undang antiteror ini menimbulkan kontroversi. Misalnya pemberian kewenangan kepada pemerintah yang semakin besar dalam pemantauan, penguatan hukuman untuk siapa saja yang dianggap menghasut atau membenarkan aksi terorisme secara online. Selain itu, undang-undang antiteror membolehkan anak-anak usia 14 hingga 17 tahun didakwa untuk kasus terorisme.
"Undang-undang ini telah diserahkan bersama daftar rekomendasi kepada pemerintah untuk mendisain agar meminimalkan potensi resiko finansial," kata juru bicara Kremli, Dmitry Peskov kepada jurnalis seperti dikutip dari The Moscow Times, Kamis, 7 Juli 2016.
Sejumlah pengusaha dan kelompok hak asasi manusia mengajukan protes. Seperti disuarakan raksasa Internet Rusia Yandex bahwa undang-undang antiteror dan aturan pelaksananya akan menuju pada pembatasan yang meluas terhadap hak-hak perusahaan dan pengguna Internet.
Bahkan mantan agen intelijen Amerika Serikat yang mendapat suaka dari Rusia pada Agustus 2013, Edward Snowden ikut mengkritik dan mengecam lahirnya undang-undang antiteroris Rusia.
" Putin telah menandatangani undang-undang baru yang represif yang mencederai tidak hanya hak-hak asasi manusia, namun juga akal sehat. Masa yang kelabu bagi Rusia," kata Snowden.
Merespons kritikan tersebut, Peskov mengatakan pemerintah akan memperkenalkan langkah-langkah baru berdasarkan dekrit presiden, jika undang-undang itu menimbulkan ketidakpuasan.
Draf undang-undang antiteror disusun oleh politisi ultrakonservatif Rusia Irina Yarovaya dan Viktor Ozerov sebagai anggpta Dewan Federasi. Yarovaya merupakan sosok di belakang layar yang menghasilkan sejumlah undang-undang kontroversial termasuk mengkriminalkan orang-orang yang mengkritik keyakinan atau agama, membolehkan polisi menembak kerumunan, melarang pengguna narkoba untuk mendapat pekerjaan, dan mensyaratkan LSM yang menerima bantuan dana dari luar negeri untuk didaftarkan sebagai agen asing.
