TEMPO.CO, Canberra - Kelompok pendukung kemerdekaan Papua Barat yang menamakan dirinya Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA) meminta Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengecam penangkapan masa aksi damai di Jayapura, Papua.

AWPA dalam sebuah pernyataan pada Senin, 2 Mei 2016 menyerukan Menlu Bishop mengecam tindakan keras oleh aparat keamanan Indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam berbicara dan berekspresi.

"Pemerintah Indonesia telah melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat karena mengekspresikan kebebasan berbicara yang damai," kata pernyataan itu seperti yang dilansir Asia Pacific Report pada 2 Mei 2016.

Sekitar 178 aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan sejumlah mahasiswa dibawa ke Polresta Jayapura pada Senin 2 Mei 2016.

Demonstrasi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Mei 216 dan menuntut agar Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota penuh organisasi pemerintah negara-negara Pasifik Selatan (Melanesian Spearhead Group, MSG).

Joe Collins dari AWPA mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk menghentikan pelanggaran HAM seperti di masa lalu karena sekarang Indonesia telah menjadi negara demokrasi.

Penangkapan terus menerus terhadap masa aksi damai, intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia, dan wartawan membuktikan bahwa Indonesia belum berdemokrasi secara utuh.

Selain itu, AWPA juga mendesak Bishop menekan Jakarta agar memungkinkan Pacific Islands Forum (PIF), kelompok misi pencari fakta ke Papua Barat, untuk diizinkan masuk ke Papua dan mendengarkan cerita-cerita tragis rakyat Papua Barat.

APR|EVENING REPORT.NZ|YON DEMA