Presiden Iran Hassan Rouhani. ANTARA FOTO/AACC2015
TEMPO.CO, Paris - Pertemuan antara Presiden Prancis dan Iran telah dibatalkan setelah terdapat perselisihan tentang makanan dan anggur.
Seperti yang dilansir France24 pada 10 November 2015, perselisihan tersebut bermula dari permintaan oleh delegasi Iran untuk mendapatkan daging halal dan melarang adanya anggur di meja makan pada pertemuan kepala kedua negara yang direncanakan akan berlangsung pada minggu depan.
Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pejabat di Istana Kepresidenan Elysee Palace karena bertentangan dengan nilai-nilai dan budaya Prancis.
Presiden Iran Hassan Rouhani diundang untuk mengunjungi Prancis awal tahun ini oleh Presiden Prancis Francois Hollande. Undangan ini dipandang berpotensi membuka jalan untuk hubungan bisnis yang lebih erat di antara kedua negara.
Setelah perselisihan tersebut, pejabat di Elysee Palace menawarkan sarapan pagi, namun Iran menolaknya karena dianggapnya "terlalu murah". "Makan malam telah direncanakan tapi gagal. Para pemimpin telah sepakat untuk tidak bertemu dalam suasana makan yang santai," kata seorang sumber diplomatik Prancis.
Rouhani akan mengunjungi Paris sebagai bagian dari tur empat hari di Italia dan Prancis mulai November 14. Perjalanan tersebut menjadikannya Presiden Iran pertama yang melakukan perjalanan ke Eropa dalam kurun waktu satu dekade terakhir. "Tur yang datang empat bulan setelah kesepakatan nuklir Iran tercapai, pertama akan membawa Rohani ke Italia, tempat dia akan bertemu dengan Presiden Sergio Mattarella dan Paus Fransiskus," kata juru bicara Kepresidenan Iran, Parviz Esmaili.
Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke Prancis pada tanggal 16-17 November. Di sana ia diharapkan untuk memberikan pidato di markas besar Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) di Paris. "Beberapa perjanjian akan ditandatangani oleh para menteri Perancis dan Iran meliputi berbagai sektor, khususnya dalam dialog politik, kerja sama ekonomi, transportasi udara, kesehatan dan pertanian," kata juru bicara kantor Presiden Francois Hollande dalam sebuah pernyataan.
