TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Korps Garda Revolusi Iran dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email mantan duta besar AS untuk Israel dan seorang diplomat yang terlibat dalam Perjanjian Abraham, lapor Haaretz.

Tuduhan-tuduhan ini terungkap dalam sebuah dakwaan federal yang dibuka di Washington pada Jumat, 27 September 2024, yang mendakwa tiga warga negara Iran.

Menurut dakwaan, operasi peretasan tersebut juga menargetkan mantan pejabat senior di Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS. Selain itu, mantan wakil direktur CIA dan beberapa wartawan juga termasuk di antara mereka yang terkena dampaknya.

Tiga warga Iran, Masoud Jalili, Seeyed Aghamiri, dan Yasar Balaghi, dituduh sebagai bagian dari cabang spionase siber Garda Revolusi Iran, yang terlibat dalam operasi "peretasan dan pembocoran" sejak 2018.

Dakwaan Departemen Kehakiman AS, yang dibuka pada Jumat, menuduh mereka mengakses informasi intelijen yang sensitif, yang beberapa di antaranya bocor ke media. Tuduhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Biden yang lebih luas untuk memerangi campur tangan asing dalam pemilu AS.

Hal ini terjadi setelah pemerintahan Biden juga menuduh Rusia pada September menggunakan outlet media dan influencer media sosial untuk menyebarkan disinformasi. Jaksa Agung AS, Merrick Garland, memperingatkan adanya upaya serupa yang dilakukan oleh Iran untuk mempengaruhi pemilu November 2024. Dakwaan tersebut lebih lanjut mengidentifikasi perusahaan dan infrastruktur Iran yang terlibat dalam peretasan, yang menargetkan banyak individu melalui spear-phishing.

Antara Januari 2021 dan Mei 2023, para terdakwa diduga meretas perangkat berbagai target, termasuk anggota kampanye Trump dan mantan pejabat AS yang memiliki akses intelijen. Khususnya, dua akun email milik mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang terlibat dalam kebijakan Timur Tengah, sementara satu akun lainnya milik mantan duta besar AS untuk Israel, yang kini menjadi bagian dari sebuah wadah pemikir yang memberikan nasihat tentang kebijakan Timur Tengah.

Menurut Haaretz, identitas para mantan pejabat ini masih dirahasiakan.

Perangkat milik orang-orang pelarian Iran dan pejabat senior dari organisasi yang terkait dengan UEA, saingan regional Iran, juga diretas. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen, namun, dalam beberapa kasus, informasi sensitif dibocorkan ke media untuk menyebarkan disinformasi dan mempengaruhi opini publik.

Dua bulan lalu, para jurnalis AS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama "Robert", yang membagikan rincian orang dalam dari kampanye pemilihan Trump, termasuk dokumen-dokumen mengenai calon wakil presidennya, JD Vance.

Meskipun dokumen-dokumen tersebut tampak asli, para jurnalis menolak untuk mempublikasikannya, karena khawatir akan adanya operasi pengaruh asing yang mirip dengan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016, ketika email dari kampanye Hillary Clinton bocor, yang kemudian diketahui sebagai bagian dari operasi intelijen Rusia.

Dakwaan pada Jumat mengaitkan tiga peretas Iran dengan serangan siber tersebut, dengan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa mereka mengakses email dari empat pejabat dalam salah satu kampanye presiden saat ini.

Grup Analisis Ancaman Google mengidentifikasi para peretas veteran Iran dari APT42, sebuah kelompok yang dikenal karena menargetkan kebijakan luar negeri dan pejabat pertahanan. Kelompok ini, yang aktif selama bertahun-tahun, juga telah melakukan peretasan terhadap Israel dan mengumpulkan informasi intelijen di dunia Arab.

Pada 2022, Check Point Software Teknologi Perangkat Lunak Israel mengungkap keterlibatan APT42 dalam meretas pejabat Israel, termasuk mantan Menteri Luar Negeri, Tzipi Livni, dan tokoh-tokoh militer utama. Dakwaan tersebut menandai identifikasi publik pertama dari individu yang terlibat dalam operasi ini.

MIDDLE EAST MONITOR

Pilihan Editor: Fakta-fakta seputar Pasukan Radwan, Unit Elite Hizbullah