Amerika Serikat Bantah Kabar Keterlibatan dalam Penggulingan PM Bangladesh Sheikh Hasina

Selasa, 13 Agustus 2024 10:00 WIB

Orang-orang memanjat patung Sheikh Mujibur Rahman di kawasan Bijoy Sarani, saat mereka merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka, Bangladesh, 5 Agustus 2024. Demonstrasi massa di Bangladesh yang berlangsung sejak Juli lalu akhirnya membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatannya. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat membantah kabar keterlibatan dalam penggulingan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya dan melarikan diri ke India. Gedung Putih menyatakan tuduhan campur tangan Amerika Serikat “salah besar”.

“Kami sama sekali tidak terlibat. Setiap laporan atau rumor bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini sama sekali tidak benar. Itu tidak benar,” kata Karine Jean-Pierre, juru bicara Gedung Putih, dalam konferensi pers rutin pada Senin, 12 Agustus 2024.

Dalam sebuah artikel pada 11 Agustus, surat kabar Economic Times mengatakan Hasina menuduh Amerika Serikat berperan dalam penggulingannya karena tidak menyerahkan kedaulatan Pulau Saint Martin yang seharusnya memungkinkan negara itu untuk memiliki “pengaruh atas Teluk Benggala”.

Harian tersebut mengatakan Hasina menyampaikan pesan itu melalui rekan-rekan dekatnya.

Namun, kata Economic Times, ia memilih untuk tidak berkompromi dengan kedaulatan pulau itu, karena pentingnya pulau itu secara strategis dan potensi pengaruh geopolitik yang diwakilinya di kawasan.

Putra Hasina, Sajeeb Wazed, mengatakan bahwa ibunya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

“Pernyataan pengunduran diri yang baru-baru ini dikaitkan dengan ibu saya yang dimuat di sebuah surat kabar sepenuhnya salah dan dibuat-buat. Saya baru saja mengonfirmasi kepadanya bahwa dia tidak membuat pernyataan apa pun baik sebelum maupun sesudah meninggalkan Dhaka,” tulis Wazed di media sosial X, Ahad, 11 Agustus.

Pemerintahan sementara di Bangladesh, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, dilantik pekan lalu dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum di negara Asia tersebut.

Bangladesh dilanda demonstrasi dan kekerasan di seluruh negeri setelah protes mahasiswa bulan lalu terhadap sistem kuota yang menyediakan sebagian besar pekerjaan pemerintah untuk kelompok tertentu meningkat menjadi upaya untuk menggulingkan Hasina.

Ia melarikan diri ke New Delhi dan mengakhiri kekuasaannya yang tak terputus selama 15 tahun.

Hasina telah memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari 2024 dalam pemilu yang diboikot oleh oposisi dan dinilai oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai tidak bebas dan adil.

“Ini adalah pilihan untuk dan oleh rakyat Bangladesh. Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintah Bangladesh, dan di situlah posisi kami,” kata Jean-Pierre.

Pilihan Editor: Pulau St. Martin di Tengah Krisis Sheikh Hasina dan Bangladesh

REUTERS

Advertising
Advertising

Berita terkait

49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

9 jam lalu

49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal

Baca Selengkapnya

Ketahui Perbedaan Antara CIA dan FBI, Apa Tugas Keduanya di Amerika Serikat?

11 jam lalu

Ketahui Perbedaan Antara CIA dan FBI, Apa Tugas Keduanya di Amerika Serikat?

Central Intelligence Agency (CIA) sering disamakan dengan The Federal Bureau of Investigation (FBI). Apa beda keduanya?

Baca Selengkapnya

Sean Diddy Combs, Ikon Hiphop yang Kontroversial

16 jam lalu

Sean Diddy Combs, Ikon Hiphop yang Kontroversial

Sean Diddy Combs, rapper, musisi hiphop, produser, sekaligus pengusaha ini tengah menghadapi berbagai kontroversi.

Baca Selengkapnya

Alasan Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam Pemerintah Amerika Serikat

22 jam lalu

Alasan Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam Pemerintah Amerika Serikat

AS menganggap negara-negara di Tingkat 3 termasuk Brunei Darussalam tidak berbuat cukup banyak untuk bertindak melawan perdagangan manusia (TPPO).

Baca Selengkapnya

Khusus Mahasiswa Ilmu Sejarah Bisa Lulus Tanpa Skripsi di FIB Unair

1 hari lalu

Khusus Mahasiswa Ilmu Sejarah Bisa Lulus Tanpa Skripsi di FIB Unair

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair) putuskan mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah dapat lulus tanpa buat skripsi. Apa dasarnya?

Baca Selengkapnya

Donald Trump Berharap Bisa Bertemu Narendra Modi di Amerika Serikat

1 hari lalu

Donald Trump Berharap Bisa Bertemu Narendra Modi di Amerika Serikat

Donald Trump mengutarakan keinginan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi pada pekan depan disela kunjungan kerja Modi ke Amerika

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Unimal Aceh Sampaikan 3 Tuntutan, Kecam Tindakan Polisi yang Melanggar HAM

1 hari lalu

Mahasiswa Unimal Aceh Sampaikan 3 Tuntutan, Kecam Tindakan Polisi yang Melanggar HAM

Mahasiswa Universitas Malikussaleh Aceh menganggap polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap 6 teman mereka.

Baca Selengkapnya

Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

1 hari lalu

Puluhan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Aceh, Tuntut Pencabutan Status Tersangka 6 Rekan Mereka

Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap enam mahasiswa Unimal yang kini berstatus sebagai tersangka setelah unjuk rasa di gedung DPRA.

Baca Selengkapnya

Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman, Pemilik Jet Pribadi Ikut Terbang ke Amerika Serikat

1 hari lalu

Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman, Pemilik Jet Pribadi Ikut Terbang ke Amerika Serikat

Juru bicara Kaesang Pangarep, Francine Widjojo, menegaskan Kaesang menaiki jet pribadi bersama teman atau pemilik dari pesawat tersebut.

Baca Selengkapnya

Selain Y, KPK Buka Peluang Panggil Jokowi dalam Dugaan Gratifikasi Kaesang

1 hari lalu

Selain Y, KPK Buka Peluang Panggil Jokowi dalam Dugaan Gratifikasi Kaesang

Selain akan panggil Y, KPK buka peluang panggil Jokowi dalam dugaan gratifikasi Kaesang.

Baca Selengkapnya