Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin pada Rabu, 19 Juni 2024, menyorongkan anggaran pengeluaran 3.753 triliun bath (Rp1.671 triliun) untuk tahun fiskal 2025. Dihadapan anggota DPR Thailand, Srettha mengatakan anggaran ini ditujukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi Thailand secara penuh.

Thailand adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara. Ekonomi Negeri Gajah Putih ini diharapkan tumbuh 2.5 persen sampai 3.5 persen pada 2025. Sedangkan inflasi diperkirakan Srettha berada diangka 0.7 persen sampai 1.7 persen. Pemerintah Thailand menargetkan pertumbuhan setidaknya 3 persen pada tahun ini setelah mengalami perluasan 1.9 persen di lingkup regional.

"Defisit anggaran penting dan itu perlu sebagai stimulasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat," kata Srettha.

Proposal anggaran pengeluaran yang diajukan Srettha itu memproyeksikan kenaikan belanja negara 7.8 persen lebih tinggi dan peningkatan defisit anggaran 24.9 persen atau 865.7 miliar bath (Rp385 triliun).

Bangkok sebelumnya mengatakan sekitar 152.7 miliar bath (Rp68 triliun) akan digunakan untuk membantu mendanai skema dompet digital sebesar 500 miliar bath (Rp222 triliun). Skema simpet digital tersebut telah tertunda-tunda jadi ke kuartal keempat pada tahun ini karena masalah pendanaan.

Perdebatan soal anggaran pengeluaran ini terjadi saat Srettha sedang menghadapi kasus yang berpotensi pada pemecatannya. Srettha dituduh menunjuk seorang yang punya catatan hukum untuk duduk di Kabinet. Srettha membantah telah melakukan kesalahan.

Pilihan editor: Top 3 Dunia, Mewahnya Pesta Pertunangan Putra Miliarder India

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini