Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

image-gnews
Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Gerakan Maju atau Move Forward Party (MFP) yang terancam dibubarkan kini sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand, yang diperkirakan akan datang pada awal bulan depan. Parit Wacharasindhu, anggota DPR Thailand dan juru bicara MFP, mengatakan MFP sedang berada pada titik yang sangat penting dalam kasus ini.

“Kami sekarang menunggu untuk mendengar apakah mereka akan membuka penyelidikan lebih lanjut atau tidak,” kata Parit dalam wawancara khusus dengan Tempo di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.

Mahkamah Konstitusi telah mengadakan sidang dan tengah mempertimbangkan keputusan selanjutnya dalam kasus menyangkut MFP yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC).

EC mengajukan sebuah petisi kepada Mahkamah pada 18 Maret lalu, memintanya membubarkan MFP karena percaya partai tersebut berusaha menggulingkan monarki konstitusional negeri.

Petisi EC diajukan setelah Mahkamah mencapai keputusan bulat pada 31 Januari 2024, bahwa MFP dan pemimpinnya saat itu, Pita Limjaroenrat, terbukti bersalah hendak menggulingkan monarki konstitusional melalui sebuah amendemen undang-undang. 

MFP mengajukan amandemen Pasal 112 UU Hukum Pidana mengenai lèse-majesté atau pasal penghinaan terhadap kerajaan, yang dipandang Mahkamah sebagai upaya tersembunyi untuk melemahkan monarki. Pasal itu mengatur pidana mulai tiga hingga 15 tahun penjara atas kritik terhadap monarki.

“Kami telah berjuang untuk meminta mereka membuka penyelidikan, karena kami merasa bahwa prosesnya harus dilakukan secara menyeluruh untuk memberi kami hak untuk membela diri dengan cara yang tepat,” ucap Parit.

Mengingat beratnya hukuman jika terbukti bersalah, katanya, MFP merasa perlunya investigasi lebih lanjut agar semua pihak bisa menyajikan lebih banyak informasi dan fakta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika terbukti melanggar konstitusi, MFP dapat dibubarkan dan para petingginya dilarang berpolitik selama satu dekade, sesuai dengan petisi yang diajukan EC.

Ia mengungkap hasil persidangan mungkin akan datang dalam waktu dekat. “Saya kira minggu pertama pertama atau minggu kedua bulan Juli kita baru tahu apakah akan ada penyelidikan lebih lanjut atau tidak,” ujarnya.

Jika tidak ada penyelidikan, prosesnya diperkirakan rampung dalam hitungan minggu atau beberapa bulan. Namun jika ada penyelidikan lebih lanjut, maka prosesnya bisa memakan waktu lebih lama, tergantung informasi yang disampaikan dan jumlah saksi yang ingin dipanggil pengadilan, kata Parit.

Partai progresif tersebut berharap menggunakan kesempatan penyelidikan untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Tetapi jika tidak mendapat kesempatan itu, mereka berharap dokumentasi dan pembelaan yang telah diserahkan kepada pengadilan akan cukup untuk membuat partai mereka tidak dibubarkan.

Pilihan Editor: Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward akan Tetap Dorong Demokratisasi di Thailand

NABIILA AZZAHRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Liburan ke Thailand saat Musim Hujan Ini yang Harus Disiapkan

21 jam lalu

Suasana Bangkok, Thailand, malam hari, 25 Mei 2024. Unsplash.com/Bach Nguyen
Liburan ke Thailand saat Musim Hujan Ini yang Harus Disiapkan

Musim hujan di Thailand biasanya antara Juli hingga Oktober


Thailand Gencarkan Promosi Yaowarat Usai Ditampilkan dalam MV Lisa BLACKPINK

21 jam lalu

Video musik ROCKSTAR Lisa BLACKPINK | Youtube.com/LLOUD
Thailand Gencarkan Promosi Yaowarat Usai Ditampilkan dalam MV Lisa BLACKPINK

Setelah Yaowarat ditampilkan dalam video musik Lisa BLACKPINK, pemerintah Thailand ingin mempromosikan kawasan itu untuk menggaet wisatawan


Menjelajah Jalanan Yaowarat Lokasi Styuting MV Rockstar Lisa BLACKPINK

1 hari lalu

Video musik ROCKSTAR Lisa BLACKPINK | Youtube.com/LLOUD
Menjelajah Jalanan Yaowarat Lokasi Styuting MV Rockstar Lisa BLACKPINK

Seperti debut solonya, Lisa BLACKPINK menonjolkan budaya Thailand dalam video musik ROCKSTAS


Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

1 hari lalu

Pengacara Liesbeth Zegveld mengamati kasus pengadilan mengenai kelompok hak asasi manusia yang berusaha menghalangi pemerintah Belanda mengekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, yang mereka klaim memungkinkan terjadinya kejahatan perang di Jalur Gaza yang terkepung, di Den Haag, Belanda, Februari 12, 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

Pengadilan Belanda diminta memerintahkan pemerintah memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 yang mungkin berakhir di Israel.


Gagas Petisi Desak Menkominfo Budi Arie Mundur, SafeNet Ungkap Alasannya

2 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Gagas Petisi Desak Menkominfo Budi Arie Mundur, SafeNet Ungkap Alasannya

SafeNet menggagas petisi mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Apa alasannya?


Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

2 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Partai Move Forward: Masih Ada Sisa-Sisa Rezim Militer di Thailand

Juru bicara Partai Gerakan Maju (MFP) berkomentar tentang kondisi demokrasi di Thailand. Ia berpendapat masih ada sisa-sisa rezim militer di negara tersebut.


Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

2 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petisi Serukan 'Mundurlah', Menkominfo Budi Arie: Itu Hak Masyarakat Bersuara

Publik mendesak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, pendiri Projo, untuk mundur dari jabatannya buntut dari lumpuhnya PDN Sementara 2 karena peretasan.


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward akan Tetap Dorong Demokratisasi di Thailand

2 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward akan Tetap Dorong Demokratisasi di Thailand

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, juru bicara Move Forward Party (MFP) memastikan mereka akan terus memperjuangkan demokrasi di Thailand.


Thailand Menyelesaikan Pemilihan Senat Pertama dalam Satu Dekade

2 hari lalu

Srettha Thavisin dari Pheu Thai memberi isyarat di markas besar partai sebelum upacara dukungan kerajaan setelah parlemen Thailand menyetujui pencalonan perdana menterinya, di Bangkok, Thailand 23 Agustus 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thailand Menyelesaikan Pemilihan Senat Pertama dalam Satu Dekade

Ini menjadi pemilu pertama Senat sejak kudeta militer thailand satu dekade lalu.


Saksi Ungkap Pembahasan Rapat Terbatas Terkait Penggunaan Baja di Tol MBZ

4 hari lalu

Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed.
Saksi Ungkap Pembahasan Rapat Terbatas Terkait Penggunaan Baja di Tol MBZ

Tidak ada hal yang salah terkait perubahan material. Hal tersebut lumrah dalam proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), karena segala sesuatu yang bersifat perencanaan masih dapat berubah di lapangan.