TEMPO.CO, Jakarta - Anggota kabinet perang Israel Benny Gantz mengancam akan mundur dari pemerintahan Benjamin Netanyahu jika perdana menteri gagal menyampaikan rencana pascaperang untuk Gaza pada 8 Juni 2024. Gantz mengungkapkan ancamannya itu pada konferensi pers di hari Sabtu, 18 Mei 2024.

Gantz meminta kabinet perang Israel untuk menyetujui rencana enam poin yang menguraikan visi pemerintahan di wilayah yang terkepung setelah konflik selesai.

Politisi Israel yang merupakan mantan menteri pertahanan itu mengatakan bahwa jika tuntutannya tidak dipenuhi, ia akan menarik partai tengahnya dari pemerintahan persatuan darurat yang dibentuk tahun lalu untuk mengawasi perang di Gaza. Gantz dipandang sebagai saingan politik utama Netanyahu di Israel. Dia adalah tokoh oposisi terkemuka sebelum bergabung dengan kabinet perang.

Ultimatumnya memperdalam perpecahan dalam pemerintahan Israel dan menambah tekanan terhadap Netanyahu di tengah meningkatnya kritik domestik dan internasional terhadap kebijakannya di Gaza.

Gantz menyerukan pembebasan tawanan Israel di Gaza, demiliterisasi wilayah tersebut dan membentuk koalisi internasional dengan “elemen Amerika, Eropa, Arab dan Palestina” untuk mengawasi urusan sipilnya. Gantz mengatakan baik Hamas maupun Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak dapat memerintah Gaza setelah perang.

Demiliterisasi Gaza memerlukan pembongkaran total sayap militer Hamas, yang gagal dicapai oleh militer Israel setelah 225 hari pertempuran. Posisi ini juga sejalan dengan seruan Netanyahu untuk kemenangan total.

Meski begitu, Gantz melontarkan kecaman terselubung terhadap perdana menteri dan sekutu sayap kanannya. “Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran – kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” katanya.

Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 35.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung. Lebih dari 100 tawanan Israel masih berada di wilayah tersebut.

Pembicaraan untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tampaknya terhenti, karena pemerintahan Netanyahu menolak permintaan Palestina untuk mengakhiri perang di Gaza.

AL JAZEERA

Pilihan editor: Fakta-fakta Kerusuhan di Kaledonia Baru, Terburuk dalam 30 Tahun