TEMPO.CO, Jakarta - Prancis menetapkan keadaan darurat di Kaledonia Baru pada Kamis, 16 Mei 2024 dan memerintahkan pasukan untuk menjaga pelabuhan serta bandara internasional. Kerusuhan dua malam menyebabkan empat orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka di wilayah Pasifik tersebut.

Kekacauan meletus setelah Majelis Nasional Perancis mendukung sengketa perubahan daftar suara yang menurut para pemimpin Pribumi Kanak akan melemahkan suara mereka.

Presiden Emmanuel Macron menawarkan untuk mengadakan pembicaraan pada hari Kamis dengan anggota parlemen Kaledonia Baru. Macron juga menyetujui penggunaan pasukan keamanan dan jam malam untuk menghentikan kekerasan terburuk yang terjadi dalam empat dekade terakhir.

Toko-toko telah dijarah dan bangunan-bangunan umum dibakar selama kekerasan malam hari. Empat orang, termasuk seorang polisi tewas dan ratusan lainnya terluka.

Kaledonia Baru terletak di antara Australia dan Fiji, adalah salah satu dari beberapa wilayah di dunia yang tetap menjadi bagian Prancis pada era pasca-kolonial. Dijajah oleh Prancis sejak paruh kedua abad kesembilan belas, wilayah ini mempunyai status istimewa tidak seperti wilayah luar negeri lainnya.

Meskipun telah tiga kali menolak kemerdekaan melalui referendum, masyarakat Kanak tetap ingin Kaledonia Baru lepas dari Prancis.

Macron menyerukan dimulainya kembali dialog politik. Namun pemerintah menyetujui keadaan darurat mulai Kamis pagi, kata juru bicara pemerintah Prisca Thevenot.

Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal mengatakan pada pertemuan tingkat menteri bahwa pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan pelabuhan dan bandara internasional. Perwakilan pemerintah di Kaledonia Baru telah melarang penggunaan TikTok.

Attal mengatakan platform media sosial tersebut telah digunakan oleh para perusuh.

Bandara Kaledonia Baru sudah ditutup untuk penerbangan internasional. Attal mengatakan situasi di Kaledonia Baru sekarang "serius" namun prioritas pemerintah adalah "memulihkan ketenangan" sehingga dialog dapat terjalin.

Dalam keadaan darurat, pihak berwenang akan dapat menerapkan larangan perjalanan, tahanan rumah, dan penggeledahan, tambah juru bicara Thevenot.

Lima aktivis kemerdekaan radikal, yang dituduh mengorganisir kekerasan, segera ditahan, menurut pihak berwenang.

Sekitar 70 orang ditahan dalam 24 jam terakhir, kata kantor pemerintah Prancis di Noumea, Kamis. Kepala kantor tersebut, Louis Le Franc, mengatakan sekitar 200 perusuh telah ditahan sepanjang minggu ini. Prancis menyatakan bahwa perusuh itu adalah pemberontak.

<!--more-->

Selain jam malam, juga terdapat larangan berkumpul, membawa senjata, dan penjualan alkohol.

Le Franc mengatakan pasukan tambahan dan pasukan keamanan akan diterbangkan ke Kaledonia Baru. Sejauh ini 64 polisi dan pasukan keamanan terluka dalam kerusuhan tersebut.

Juru bicara pemerintah mengatakan hampir 1.800 petugas penegak hukum telah dikerahkan dan 500 petugas lainnya akan memperkuat mereka.

Macron membatalkan rencana perjalanan ke provinsi-provinsi Prancis untuk memimpin pertemuan darurat baru pada hari Kamis.

Di Noumea dan komune Paita, terdapat laporan adanya baku tembak antara kelompok pertahanan sipil dan pengunjuk rasa. Jalan-jalan di ibu kota dipenuhi reruntuhan mobil dan bangunan yang terbakar, termasuk toko olahraga dan tembok panjat beton besar.

“Banyak pembakaran dan penjarahan toko, infrastruktur dan bangunan umum termasuk sekolah dasar dan menengah,” kata pemerintah di wilayah tersebut.

Pasukan keamanan telah mendapatkan kembali kendali atas penjara Noumea, yang menampung sekitar 50 narapidana. Telah terjadi pemberontakan dan para tahanan berupaya melarikan diri.

Kerusuhan berawal ketika Majelis Nasional Perancis, yang berjarak 17.000 km jauhnya, mengizinkan orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memberikan suara. Reformasi tersebut masih harus disetujui oleh sidang gabungan kedua majelis parlemen Prancis.

Kekuatan pro-kemerdekaan mengatakan hal itu akan melemahkan suara suku Kanak, kelompok Pribumi yang berjumlah sekitar 41 persen dari populasi.

Namun mereka yang mendukung reformasi berpendapat bahwa daftar pemilih belum diperbarui sejak tahun 1998, sehingga membuat penduduk pulau yang datang setelahnya tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan di tingkat provinsi.

Macron mengatakan anggota parlemen Prancis akan memilih untuk secara definitif mengadopsi perubahan konstitusi pada akhir Juni. Partai-partai yang pro dan anti-kemerdekaan mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menyerukan ketenangan dan alasan untuk kembali ke kepulauan. “Kita ditakdirkan untuk tetap hidup bersama,” kata pernyataan bersama partai politik di Kaledonia Baru.

CNA

Pilihan editor: 20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi