TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) mengatakan pada Selasa tidak akan menyetujui transfer senjata besar-besaran ke Israel. Anggota DPR Gregory Meeks menegaskan hal ini dilakukan sampai ia memiliki lebih banyak informasi tentang bagaimana Israel akan menggunakan senjata tersebut.

“Saya menunggu kepastian,” kata Meeks kepada CNN. “Saya ingin memastikan mengetahui jenis senjata dan kegunaannya,” katanya.

Reuters melaporkan pada Senin bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan paket transfer senjata senilai US$18 miliar untuk Israel yang akan mencakup lusinan pesawat Boeing Co F-15.

Berita itu muncul ketika Biden menghadapi tekanan dari mitra asing, kelompok hak asasi manusia, dan beberapa rekan Demokrat di Kongres untuk menerapkan persyaratan pada transfer senjata. Hal ini guna mengendalikan serangan Israel di Gaza yang sudah mengarah pada genosida.

Enam bulan setelah kampanye udara dan darat Israel di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, wilayah kantong Palestina itu hancur dan menghadapi kelaparan serta penyakit yang meluas dengan hampir seluruh penduduknya kini kehilangan tempat tinggal.

Kelaparan terjadi karena Israel melakukan blokade total atas bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza. Puluhan warga dilaporkan tewas akibat kelaparan di utara Gaza, hampir 30 diantaranya adalah bayi dana anak-anak.

Serangan brutal Israel ke Gaza juga menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina, dua per tiga diantaranya adalah anak-anak dan perempuan.

F-15 EX. Boeing.com

Undang-undang AS mengharuskan Kongres untuk diberitahu tentang perjanjian penjualan peralatan militer luar negeri yang penting. Aturan itu juga mengizinkan Kongres untuk memblokir penjualan tersebut dengan mengeluarkan resolusi ketidaksetujuan atas pelanggaran hak asasi manusia atau masalah lainnya, meskipun tidak ada resolusi seperti itu yang pernah disahkan dan lolos dari veto presiden.

Proses peninjauan informal memungkinkan para pemimpin komite urusan luar negeri dari Partai Demokrat dan Republik untuk memeriksa perjanjian tersebut sebelum pemberitahuan resmi kepada Kongres. Ini berarti siapa pun di antara mereka dapat menunda perjanjian selama berbulan-bulan atau lebih lama dengan meminta informasi lebih lanjut.

Meeks adalah salah satu dari empat pejabat itu.

Meeks mengatakan sudah cukup banyak pengeboman tanpa pandang bulu dalam kampanye Israel di Gaza. “Saya tidak ingin jenis senjata yang digunakan Israel menyebabkan lebih banyak kematian. Saya ingin memastikan bantuan kemanusiaan masuk. Saya tidak ingin orang mati kelaparan dan saya ingin Hamas membebaskan para sandera,” kata Meeks.

Meeks mengatakan akan memutuskan apakah akan menyetujui transfer senjata atau tidak setelah dia mendapatkan lebih banyak informasi.

Pilihan Editor: AS Diam-diam Kembali Setujui Pengiriman Bom dan Pesawat Tempur Senilai Miliaran Dolar ke Israel

REUTERS