TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Internasional (ICJ) akan memulai sidang publik selama dua hari mulai Senin 8 April 2024 dalam kasus yang diajukan oleh Nikaragua mengenai dukungan Jerman atas genosida Israel di Gaza.

Nikaragua, yang akan berpidato di pengadilan di Den Haag pada Senin pagi, menuduh Jerman—penyedia 30 persen senjata militer Israel—melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Sidang berdasarkan pengaduan Nikaragua itu bertujuan untuk mengakhiri bantuan militer Jerman dan bantuan lainnya kepada Israel, berdasarkan klaim bahwa Berlin “memfasilitasi” tindakan genosida dan pelanggaran hukum internasional dalam perang Israel-Hamas di Gaza.

“Kami tenang dan kami akan menyatakan posisi hukum kami di pengadilan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer menjelang sidang.

“Kami menolak tuduhan Nikaragua,” kata Fischer kepada wartawan di Berlin, Jumat. “Jerman tidak melanggar konvensi genosida maupun hukum humaniter internasional, dan kami akan membahasnya secara rinci di hadapan Mahkamah Internasional.”

Israel menyangkal serangannya ke Gaza selama enam bulan terakhir merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida, meski puluhan ribu warga siil termasuk anak-anak dan perempuan Palestina tewas secara mengerikan.

Meskipun kasus yang diajukan oleh Nikaragua berpusat di Jerman, kasus ini secara tidak langsung ditujukan pada serangan Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel selatan. Insiden ini menewaskan sekitar 1.139 orang dan menculik 253 sandera, sebagian besar adalah tentara aktif Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 33.100 orang di Jalur Gaza telah tewas dalam pertempuran sejauh ini, dua per tiganya adalah anak-anak dan perempuan Palestina.

Nikaragua telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah awal yang dikenal sebagai tindakan sementara. Ini termasuk memerintahkan Jerman “segera menangguhkan bantuannya kepada Israel, khususnya bantuan militer termasuk peralatan militer sejauh bantuan tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran Konvensi Genosida dan hukum internasional.”

Nikaragua juga berpendapat bahwa dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada Israel dan menghentikan mendanai badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, “Jerman memfasilitasi dilakukannya genosida dan, dalam hal apa pun, telah gagal dalam kewajibannya untuk melakukan segala kemungkinan untuk melakukan genosida. mencegah dilakukannya genosida.”

Tuduhan dari Israel bahwa 12 anggota staf UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas pada 7 Oktober mendorong beberapa negara, termasuk Jerman, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat, untuk menangguhkan pendanaan mereka.

Jerman selama beberapa dekade telah menjadi pendukung setia Israel. Beberapa hari setelah pembantaian Hamas pada 7 Oktober, Kanselir Olaf Scholz menjelaskan alasannya, “Sejarah kami sendiri, tanggung jawab kami yang timbul dari Holocaust, menjadikan tugas kami terus-menerus untuk membela keamanan Negara Israel,” katanya kepada anggota parlemen.

Namun, Berlin secara bertahap mengubah sikapnya seiring dengan melonjaknya jumlah korban sipil di Gaza, menjadi semakin kritis terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan menentang serangan darat di Rafah.

Sementara Pemerintah Nikaragua memiliki hubungan historis dengan organisasi-organisasi Palestina sejak mereka mendukung revolusi Sandinista pada 1979.

Sidang pada Senin di ICJ diadakan pada saat meningkatnya seruan dunia agar sekutu Israel berhenti memasok senjata ke Israel karena serangan brutal selama enam bulannya terus menghancurkan Gaza.

Serangan tersebut telah membuat sebagian besar penduduk Gaza mengungsi. Makanan langka, PBB mengatakan kelaparan semakin dekat dan hanya sedikit warga Palestina yang mampu meninggalkan wilayah yang terkepung tersebut.

“Kasus di Den Haag ini kemungkinan akan semakin memicu penolakan terhadap dukungan apa pun untuk Israel,” kata Mary Ellen O’Connell, seorang profesor hukum dan studi perdamaian internasional di Universitas Notre Dame.

Pada Jumat, badan hak asasi manusia PBB meminta negara-negara untuk berhenti menjual atau mengirimkan senjata ke Israel. Amerika Serikat dan Jerman menentang resolusi tersebut.

Selain itu, 600 ahli hukum Inggris, termasuk tiga pensiunan hakim Mahkamah Agung, telah meminta pemerintah mereka untuk menangguhkan penjualan senjata ke Israel setelah tiga warga negara Inggris termasuk di antara tujuh pekerja bantuan dari badan amal World Central Kitchen yang tewas dalam serangan Israel.

Israel mengatakan serangan terhadap pekerja bantuan adalah sebuah kesalahan yang disebabkan oleh “kesalahan identifikasi.”

Pada 26 Januari, ICJ memberlakukan tindakan sementara yang memerintahkan Israel melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk mencegah kematian, kehancuran, dan tindakan genosida di Gaza.

Perintah tersebut dikeluarkan dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida. Pengadilan belum mengambil keputusan mengenai manfaat dari klaim tersebut, dan menolak memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militernya.

Pengadilan pekan lalu memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, termasuk membuka lebih banyak penyeberangan darat untuk memungkinkan makanan, air, bahan bakar dan pasokan lainnya masuk ke wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

Pada Jumat, Israel mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk membuka kembali perbatasan utama ke Gaza utara.

Pilihan Editor: Genosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel

AL JAZEERA | TIMES OF ISRAEL