TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, Dewan Keamanan PBB alias DK PBB sepakat memerintahkan gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, AS membantu Israel yang tetap menyerang Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu, termasuk belakangan Rafah yang sejatinya adalah kantong pengungsi warga Palestina.

AS kerap menggunakan hak veto yang dimilikinya untuk menolak gencatan senjata di Gaza dalam beberapa sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Adapun, lika-liku resolusi DK PBB spa; gencatan senjata di Gaza yang kerap ditentang AS sebagai berikut, yaitu:

18 Oktober 2023

AS menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB yang dirancang Brazil. Resolusi tersebut mendesak Israel untuk mencabut perintah evakuasi bagi warga Gaza. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyatakan kekecewaannya terhadap resolusi tersebut karena tidak menyertakan referensi apa pun mengenai hak Israel membela diri.

“AS kecewa karena resolusi ini tidak menyebutkan hak Israel untuk mempertahankan diri, Seperti halnya setiap negara di dunia. Israel memiliki hak melekat untuk mempertahankan diri, sebagaimana tercermin dalam pasal 51 Piagam PBB,” ujar Thomas-Greenfield.

8 Desember 2023

AS kembali memveto resolusi DK PBB terkait gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza yang secara diplomatis melindungi sekutunya, Israel. Penggunaan hak veto AS terjadi usai Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan jumlah korban tewas yang hampir 70 persen adalah anak-anak dan wanita serta korban luka-luka.

AS merasa resolusi gencatan senjata tidak sesuai kenyataan.

“Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas mengulangi apa yang dilakukannya pada 7 Oktober,” kata wakil perwakilan AS di PBB, Robert Wood.

22 Desember 2023

AS memveto amandemen Rusia terhadap resolusi DK PBB mengenai Gaza yang menyerukan “penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan.” Setelah AS memveto, DK PBB mendukung resolusi “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan.” Setelah beberapa kali ditunda, resolusi tersebut juga menyerukan pengembangan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, tetapi tidak mengajukan gencatan senjata segera. Pada pertemuan tersebut, Rusia dan AS memilih abstain.

9 Januari 2024

Mengacu apnews, AS membela hak vetonya atas seruan penangguhan segera permusuhan di Gaza pada pertemuan PBB. Menurut Robert Wood, amandemen yang diusulkan Rusia pada 22 Desember 2024 yang diveto “terputus dari situasi di lapangan.” Pihak yang mendesak untuk mengakhiri konflik telah membuat sangat sedikit tuntutan kepada Hamas menyusul invasi 7 Oktober 2023 ke Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang. AS pun berupaya mengamankan “jeda” dalam pertempuran untuk mengeluarkan 136 sandera Israel dari Gaza. Pembelaan AS ini hanya didukung dari perwakilan Israel di PBB.

20 Februari 2024

Berdasarkan npr.org, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penolakan terhadap gencatan senjata segera di Jalur Gaza. AS mengusulkan rancangannya sendiri yang akan mendukung diplomasi rumit untuk membebaskan sandera akibat serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

Menurut Thomas-Greenfield, gencatan senjata tanpa mengharuskan Hamas untuk membebaskan sandera akan gagal membawa perdamaian yang tahan lama.

“Kami sangat ingin terus bekerja dengan DK PBB dalam proposal ini yang akan melihat gencatan senjata sementara sesegera mungkin berdasarkan formula semua sandera yang dibebaskan,” tuturnya.

RACHEL FARAHDIBA R | TIM TEMPO.CO
Pilihan editor: Perintah Gencatan Senjata di Jalur Gaza Dibayangi Kondisi Kelaparan di Gaza yang Memburuk