TEMPO.CO, Jakarta - Donald Lu, pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk wilayah Asia Selatan dan Tengah mendesak Pakistan agar mengusut laporan kejanggalan dalam pemilu Pakistan bulan lalu dan melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah pemilihan jika ditemukan adanya bukti campur tangan.

“Komisi Pemilu Pakistan (ECP) jika menemukan bahwa penyimpangan ini terbukti, harus menyelenggarakan kembali pemilu (di daerah pemilihan) yang terdapat campur tangan,” kata Lu, dalam sebuah panel kongres pada Rabu, 20 Maret 2024, seperti dikutip oleh Reuters.

Sebelum bicara di panel, Lu pada Selasa, 20 Maret 2024, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyimpangan dalam pemilu. Namun ia tetap menekankan perlunya “berhubungan dengan Pakistan untuk membantu mengatasi krisis yang dihadapinya”.

Lu hadir di hadapan subkomite Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat dengan topik “Pakistan Setelah Pemilu: Menelaah Masa Depan Demokrasi di Pakistan dan Hubungan Amerika Serikat-Pakistan”. Sidang itu diumumkan pekan lalu setelah lebih dari 30 anggota Kongres AS menyurati Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, meminta mereka agar tidak mengakui pemerintahan baru Pakistan di bawah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Pemilu Pakistan pada 8 Februari 2024 dinodai oleh meluasnya tuduhan manipulasi pemilu, penundaan hasil pemilu yang tidak biasa, kecurangan, pemutusan sambungan internet pada hari pemilu, hingga penangkapan dan kekerasan menjelang hari pemungutan suara.

Sharif resmi menjadi Perdana Menteri Pakistan pada 4 Maret 2024. Dia memimpin koalisi yang memperoleh suara lebih sedikit dibandingkan kandidat yang didukung mantan Perdana Menteri Imran Khan, yang kini dipenjara.

Para kandidat yang didukung oleh partai pimpinan Khan yaitu Tehreek-e-Insaf (PTI) Pakistan harus mencalonkan diri sebagai kandidat independen, karena ECP melarang mereka menggunakan simbol pemilu beberapa hari sebelum pemungutan suara. Mereka berhasil mendominasi sebagai blok terbesar di Majelis Nasional dengan 93 kursi.

Sementara menurut hasil akhir pemilu yang diumumkan lebih dari 40 jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup, Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PMLN) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) masing-masing meraih 75 dan 54 kursi.

Diperlukan 169 kursi parlemen membentuk pemerintahan Pakistan. PMLN, PPP dan beberapa sekutu lainnya bergabung dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan, setelah PTI menolak untuk beraliansi dengan mereka. Koalisi itu dipimpin oleh Sharif, yang menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya. Bersaksi di hadapan Kongres AS, Lu mengatakan Amerika tidak pernah menggunakan istilah “bebas dan adil” dalam menggambarkan pemilu Pakistan kali ini.

“Kami telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai suasana prapemilu: kekerasan yang terjadi – terorisme dan kekerasan politik,” katanya. “Kami telah menyatakan kekhawatiran atas kegagalan mendaftarkan kandidat individu dan partai politik, penangkapan massal terhadap pihak oposisi, penutupan internet, serta sensor dan tekanan yang diberikan kepada jurnalis.”

Inggris dan Uni Eropa juga telah menyatakan kekhawatiran mereka atas penyimpangan yang dilaporkan terjadi di pemilu Pakistan dan mendesak dilakukannya penyelidikan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas kekerasan dan penangguhan layanan komunikasi seluler.

Menanggapi pertanyaan, Lu membantah tuduhan Khan bahwa dia telah ikut campur dalam penggulingan mantan perdana menteri itu dari kekuasaan pada 2022.

“Tuduhan ini, teori konspirasi ini, adalah sebuah kebohongan. Itu benar-benar kebohongan,” kata Lu, sementara beberapa penonton meneriakkan protes atas penolakannya. Lu mengatakan dia telah beberapa kali diancam karena tuduhan tersebut.

Khan digulingkan setelah berselisih dengan militer Pakistan yang kuat, dan dia menuduh militer Amerika Serikat dan Pakistan berperan dalam penggulingannya melalui mosi tidak percaya di parlemen. Berbagai dakwaan dilayangkan terhadap Khan setelah dia digulingkan, yang akhirnya mendiskualifikasinya sebagai kandidat dalam pemilu bulan Februari dan menjatuhkan hukuman penjara yang lama kepadanya. Khan menyangkal melakukan kesalahan, dan masih dipenjara hingga sekarang.

REUTERS

Pilihan editor: Boeing Diminta Tingkatkan Keamanan dan Kualitas Pesawat 737 MAX

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini