TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat memprotes rencana Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki. Menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, rencana Israel itu tidak konsisten dengan hukum internasional.

Berbicara pada konferensi pers selama perjalanan ke Buenos Aires, Blinken mengatakan Amerika Serikat kecewa dengan pengumuman Israel tentang rencana pembangunan perumahan baru di Tepi Barat yang diduduki. Ia mengatakan hal itu kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi dengan Palestina dan Hamas.

“Peraturan tersebut juga tidak sejalan dengan hukum internasional. Pemerintahan kami tetap menentang perluasan pemukiman, dan menurut penilaian kami, hal ini hanya melemahkan, bukan memperkuat, keamanan Israel,” kata Blinken.

Pada November 2019, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, mengumumkan bahwa Washington memberi lamppu hijau atas pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang mereka rebut dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Tindakan itu tidak lagi dinilai sebagai tindakan yang "tidak konsisten dengan hukum internasional." Kebijakan di era pemerintahan Presiden Donald Trump itu adalah kebalikan dari kebijakan AS selama empat dekade.

Beberapa bulan kemudian, pada bulan Januari 2020, pemerintahan Trump mengumumkan rencana perdamaian untuk konflik Israel-Palestina, yang diterima oleh Israel namun ditolak oleh Palestina. Sebagian karena rencana tersebut memberikan Israel sebagian besar dari yang telah mereka upayakan selama beberapa dekade perang, termasuk hampir semua hal yang telah dicapai oleh Israel.

Pemerintahan Presiden Joe Biden menentang perluasan pemukiman lebih lanjut, dengan mengatakan hal itu kontraproduktif terhadap perdamaian abadi. Kemarin, ini adalah pertama kalinya seorang pejabat AS mengatakan perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat itu tidak sejalan dengan hukum internasional.

Pada Kamis, Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan Israel akan membangun 3.300 rumah di Tepi Barat. Rencana ini telah disepakati oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menteri lainnya untuk membentuk dewan perencanaan. Sebagian besar rumah itu akan dibangun di sebelah timur Yerusalem, dan unit lainnya berada di selatan kota Bethlehem, Palestina.

Kementerian luar negeri Palestina mengecam pengumuman pemukiman Israel. Palestina menyatakan di media sosial bahwa hal itu merusak peluang solusi dua negara.

REUTERS

Pilihan editor: Profil Mark Rutte, PM Belanda yang Didorong Jerman dan Sekutu Lain Menjadi Sekjen NATO