TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam sebuah wawancara pada Selasa, 23 Januari 2024, mengungkap pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Filiphina mendukung kebijakan Satu Cina, yang menyatakan bahwa Cina adalah pemerintah resmi Daratan Utama Cina, Hong Kong, Makau dan Taiwan.

“Kebijakan Satu Cina tetap berlaku. Kami telah mematuhi kebijakan Satu Cina dengan ketat dan hati-hati sejak kami mengadopsinya. Kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Taiwan adalah provinsi Cina,” kata Marcos.

Ucapan Presiden Marcos Jr tersebut datang setelah Cina mengecam Filipina karena Marcos Jr. mengucapkan selamat kepada presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, atas kemenangannya dalam pemilu Taiwan 2024.

Marcos mengatakan dalam sebuah wawancara dengan GMA News TV yang disiarkan pada Selasa, 23 Januari 2024, bahwa ucapan selamatnya kepada Lai Ching-te awal bulan ini, di mana ia menyebutnya sebagai presiden, hanyalah sebuah bentuk “sopan santun”. Ucapan selamat itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning pada 16 Januari lalu menegaskan Filipina harus menahan diri agar tidak bermain api soal isu Taiwan.

“Kami menyarankan Presiden Marcos lebih banyak membaca untuk mengembangkan pemahaman yang tepat tentang seluk-beluk masalah Taiwan dan mencapai kesimpulan yang tepat,” kata Mao.

Ucapan tersebut memicu tanggapan keras dari menteri pertahanan Filipina, Gilbert Teodoro, yang mengkritik juru bicara Mao atas “pembicaraan yang rendah dan tidak bermutu”. Marcos, yang akrab disapa dengan panggilan Bongbong, dalam wawancara dengan GMA News TV menambahkan dia menginginkan perdamaian dan tidak menginginkan konflik di wilayah tersebut.

Filipina dan Cina telah berselisih selama setahun terakhir ini, terlebih dengan Marcos mendekati sekutu pertahanannya, Amerika Serikat, termasuk memperluas akses pangkalan ke militer Amerika Serikat. Cina memandang hal itu sebagai provokasi dan tantangan dari Washington terhadap kebijakan Cina.

Filipina dan Taiwan memiliki hubungan tidak resmi, dan keduanya hanya memiliki “kantor ekonomi dan budaya” masing-masing di Taipei dan Manila yang berfungsi sebagai kedutaan de facto.

REUTERS

Pilihan editor: Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini