TEMPO.CO, Jakarta - Kosovo menilai pengerahan pasukan Serbia di perbatasan kedua negara seperti perilaku Rusia terhadap Ukraina sebelum invasi. Itu sebabnya menteri luar negeri Kosovo mendesak Uni Eropa mengambil tindakan terhadap Beograd seperti membekukan status pencalonannya.

Peringatan itu muncul setelah Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat, 29 September 2023, bahwa pihaknya memantau pengerahan militer Serbia yang meresahkan di sepanjang perbatasan Kosovo sehingga mengganggu stabilitas wilayah tersebut, dan NATO mengizinkan tambahan pasukan penjaga perdamaian di Kosovo.

“Belum pernah ada konsentrasi pasukan seperti ini dalam beberapa tahun terakhir,” kata Menteri Luar Negeri Kosovo Donika Gervalla-Schwarz kepada stasiun televisi Jerman Deutschlandfunk, Senin, 2 Oktober 2023. “Persenjataan yang mereka miliki di sana, tank-tank – ini memberi kami firasat buruk karena kami tidak tahu bagaimana masyarakat internasional akan menanggapinya.”

Ia mengatakan hal ini bukan hanya disebabkan oleh konsentrasi pasukan di pinggiran bekas provinsi selatannya, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh Beograd, namun juga retorika Serbia dan “metode” mereka yang menyerupai perilaku Rusia terhadap Ukraina.

"Itulah mengapa penting untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," katanya.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak bermaksud memerintahkan pasukannya melintasi perbatasan ke Kosovo karena eskalasi konflik akan merugikan aspirasi Beograd untuk bergabung dengan UE.

Ketegangan meningkat antara kedua negara sejak kontak senjata antara polisi Kosovo dan etnis Serbia bersenjata yang terjadi di biara mengubah sebuah desa yang tenang di Kosovo utara menjadi zona perang 10 hari lalu.

Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008 setelah pemberontakan gerilya dan intervensi NATO tahun 1999, menuduh Serbia mempersenjatai dan mendukung kelompok etnis Serbia bersenjata.

Serbia menuduh Kosovo memicu kekerasan karena gagal menerapkan kesepakatan yang sudah berlangsung satu dekade, yang mengatur otonomi lokal bagi warga etnis Serbia di wilayah utara negara itu, tempat mereka menjadi mayoritas.

“Vucic tidak akan membiarkan hal ini terjadi jika kata-kata yang jelas tidak diucapkan dan dia tidak melihat konsekuensi atas tindakannya,” kata Menlu Gervalla-Schwarz dan menyebutkan bahwa tindakan tersebut dapat mencakup penangguhan dana Uni Eropa untuk Serbia dan status pencalonan keanggotaan negara tersebut.

REUTERS

Pilihan Editor Top 3 Dunia: Warisan Mick Jagger, Eksodus dari Nagorno-Karabakh, Hasil Pemilu Maladewa