Rusia Memprotes Komentar Azerbaijan tentang Pemilu Regional di Wilayah Ukraina

Kamis, 14 September 2023 09:13 WIB

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam acara jumpa pers di Moskow, 6 Oktober 2015. (Photo: Reuters/Maxim Shemetov/Files)

TEMPO.CO, Jakarta -Rusia memprotes Azerbaijan atas komentar mengenai pemilihan umum regional yang digelar pekan lalu di beberapa wilayah Rusia, termasuk empat provinsi Ukraina yang dianeksasi.

Protes dilayangkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pada Rabu.

Pada akhir pekan, Azerbaijan mengeluarkan pernyataan menyebut “pemilihan umum palsu di wilayah-wilayah tertentu di Ukraina” — merujuk pada pemungutan suara yang dilakukan Rusia di Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.

Pernyataan tersebut mengatakan pemungutan suara Rusia berlangsung di wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina, oleh karena itu batal secara hukum.

Azerbaijan menjadi salah satu dari sejumlah negara-negara yang mengecam pemilu ini. Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan pemilu tersebut merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima.

Selain itu, organisasi hak asasi manusia Council of Europe pun mengeluarkan pernyataan serupa dengan Azerbaijan, menyebut “pemilu palsu” ini dapat dianggap batal demi hukum berdasarkan hukum internasional.

Zakharova mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia telah mengajukan protes diplomatik karena komentar Azerbaijan “tidak dapat diterima oleh kami dan tidak sesuai dengan sifat hubungan sekutu antar negara kami”.

“Kami berangkat dari fakta bahwa Baku harus memperlakukan integritas wilayah negara kami dengan rasa hormat yang sama seperti yang diharapkan Baku dari kami, perihal integritas wilayah Azerbaijan,” imbuhnya.

Di samping komentar Azerbaijan, dia juga menuduh Armenia telah membuat pernyataan “tidak dapat diterima dan berbahaya” yang merusak prospek penyelesaian damai antara negara tersebut dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri.

Komentar Zakharova mencerminkan memburuknya hubungan Rusia dengan kedua negara, yang telah berperang dua kali dalam tiga dekade sejak runtuhnya Uni Soviet.

Ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat dalam seminggu terakhir, dengan masing-masing pihak saling menuduh bahwa pihak lainnya sedang membangun konsentrasi pasukan di dekat perbatasan mereka.

Armenia menuduh Rusia, yang telah mempertahankan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut sejak perang terakhir pada 2020, gagal melindungi negara tersebut dari apa yang mereka sebut sebagai agresi Azerbaijan.

Zakharova mengatakan pernyataan Armenia baru-baru ini memiliki “karakter yang tidak bersahabat” dan merusak proses perdamaian di Nagorno-Karabakh.

Wilayah ini diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia yang memisahkan diri dari Baku dalam perang pada tahun 1990-an.

Pilihan Editor: Penjaga Istana Putin Membelot, Kabur ke Ekuador

REUTERS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

5 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

1 hari lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

2 hari lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

2 hari lalu

Ingin Israel Dihukum, 5 Negara Ini Kritik Ancaman AS Kepada Mahkamah Pidana Internasional

Sejumlah pihak bereaksi setelah Amerika mengancam hakim ICC jika mengeluarkan surat penangkapan kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Baca Selengkapnya

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

2 hari lalu

Sri Lanka Akui 16 Warganya Tewas Saat Berperang dalam Konflik Rusia-Ukraina

Setidaknya 16 tentara bayaran Sri Lanka tewas dalam perang antara Rusia dan Ukraina, kata wakil menteri pertahanan pulau itu pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

2 hari lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya