TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan mengajukan undang-undang kepada parlemen untuk membatalkan izin yang diberikan ke Rusia untuk membangun gedung kedutaan baru di ibu kota negara Canberra, dengan alasan keamanan nasional.

Langkah ini mengikuti kesimpulan dari litigasi jangka panjang mengenai situs yang disewakan. Pengadilan federal pada bulan lalu memutuskan perintah penggusuran yang dibuat oleh Otoritas Ibu Kota Nasional - sebuah badan pemerintah yang bertugas merencanakan ibu kota negara - tidak sah.

"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan gedung parlemen," kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan pada Kamis, 15 Juni 2023.

Albanese mengatakan pemerintahnya bertindak cepat untuk memastikan situs yang disewa itu tidak menjadi kehadiran diplomatik resmi. Pengakhiran sewa tidak akan berdampak pada kedutaan Rusia yang ada di Canberra.

Rusia membeli bangunan tersebut pada 2008. Rencana baru disetujui pada 2011 tetapi National Capital Authority menyalahkan kedutaan karena membiarkan bangunan itu tidak digunakan, menurut media Australia.

Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil mengatakan "masalah utama" dengan usulan kedutaan Rusia kedua adalah lokasinya. Sebab lokasi tersebut berbatasan langsung dengan gedung parlemen.

RUU tersebut mendapat dukungan dari koalisi oposisi dan diperkirakan akan melewati kedua majelis. Albanese mengatakan pemerintahnya telah mengantisipasi tanggapan dari Rusia atas keputusan tersebut dan "kami akan menunggu tanggapan apa yang muncul."

"Kami tidak berharap bahwa Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina," katanya.

Australia adalah salah satu kontributor non-NATO terbesar atas dukungan Barat untuk Ukraina. Canberra telah memasok bantuan, amunisi dan peralatan pertahanan dan melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.

Sejak konflik dimulai, Australia telah memberikan jutaan dolar dukungan militer ke Ukraina dan telah memberikan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu serta entitas Rusia.

REUTERS

Pilihan Editor Xi Jinping Ulang Tahun, Putin Kirim Pesan Mesra