TEMPO.CO, Jakarta - China memberlakukan sanksi tambahan terhadap Hsiao Bi-khim, duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, dengan melarang dia dan anggota keluarganya memasuki daratan, Hong Kong dan Makau.

Sanksi, yang diumumkan oleh Kantor Urusan Taiwan China, juga melarang investor dan perusahaan yang terkait dengan Hsiao untuk bekerja sama dengan organisasi dan individu daratan, demikian dilaporkan media pemerintah China, Jumat, 7 April 2023.

Sanksi dijatuhkan setelah pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy saat singgah di Amerika Serikat minggu ini.

"Wow, RRC (Republik Rakyat China) baru saja memberikan sanksi kepada saya lagi, untuk kedua kalinya," cuit Hsiao menanggapi pengumuman tersebut.

Kementerian Luar Negeri China juga mengumumkan langkah-langkah terhadap Institut Hudson Amerika Serikat dan Perpustakaan Reagan dan kepala mereka, dengan mengatakan bahwa kedua institusi tersebut menyediakan platform dan fasilitas untuk apa yang disebut aktivitas separatis Tsai.

Kementerian Luar Negeri Taiwan bereaksi dengan marah, mengatakan China tidak punya hak untuk "ikut campur" terhadap perjalanan luar negeri Tsai dan bahwa Beijing "menipu dirinya sendiri" jika mengira sanksi itu akan berdampak.

“Itu tidak hanya memperdalam antipati rakyat kami tetapi juga mengungkap sifat irasional dan konyol dari rezim komunis,” katanya.

China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan bukan negara yang terpisah. Pemerintah Taiwan membantah klaim China.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan membatasi universitas, institusi, dan organisasi serta individu lain di China untuk terlibat dan bekerja sama dengan Institut Hudson dan Perpustakaan Reagan serta para pemimpin mereka.

China juga melarang para pemimpin lembaga itu memasuki negara, dan membekukan semua properti mereka di China, katanya.

Sanksi China akan memiliki dampak praktis yang kecil karena pejabat senior Taiwan tidak mengunjungi China sementara pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan.

China menjatuhkan sanksi serupa pada The Prospect Foundation, yang dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Taiwan, dan Dewan Liberal dan Demokrat Asia, sebuah aliansi multinasional yang didirikan bersama oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan pada tahun 1993.

Kantor Urusan Taiwan China menuduh institusi tersebut mempromosikan gagasan "kemerdekaan Taiwan" secara internasional.

Prospect Foundation menyatakan "penyesalan yang kuat" atas keputusan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "tetap menjunjung tinggi semangat kemandirian akademik dan prinsip mempertahankan kedaulatan Taiwan".

Agustus lalu, setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, China memberlakukan sanksi termasuk larangan masuk pada tujuh pejabat Taiwan dan anggota parlemen termasuk Hsiao yang dituduh sebagai "pejuang kemerdekaan".

Anggota parlemen DPP Chao Tien-lin mengatakan kepada wartawan di parlemen bahwa sanksi terhadap Hsiao "tidak masuk akal". "Ini tidak akan berdampak padanya," katanya.

REUTERS

Pilihan Editor AS Bela Israel, tapi Prihatin Penggerebekan di Masjid Al-Aqsa