TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Pakistan gagal menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan atas kasus dugaan korupsi menjual secara ilegal hadiah yang diberikan pejabat asing saat ia menjabat, karena mendapat perlawanan dari pendukungnya, Minggu malam, 5 Maret 2023

Pengadilan di Islamabad pada Selasa pekan lalu, mengeluarkan surat perintah penangkapan tanpa tebusan untuk Khan berkaitan dengan dugaan menjual secara ilegal hadiah atau cenderamata dari pemerintah asing.

Komisi pemilihan Pakistan pada bulan Oktober menemukan pahlawan kriket yang menjadi politisi itu bersalah karena secara tidak sah menjual hadiah dari pejabat asing.

Badan Investigasi Federal kemudian mengajukan tuntutan terhadapnya di pengadilan anti-korupsi, yang pekan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah Khan gagal hadir di pengadilan meski sudah dipanggil berulang kali.

Satu tim polisi Islamabad, dengan surat perintah, tiba di kota timur laut Lahore pada Minggu untuk menahan Khan, menurut keterangan kepala polisi Islamabad Nasir Akbar kepada wartawan.

"Pemberitahuan (pengadilan) telah disampaikan kepada Khan. Sekarang kami akan menginformasikan pengadilan dan bekerja sesuai perintah,” kata Akbar.

Dalam cuitannya, polisi mengatakan bahwa satu tim diberangkatkan ke Lahore untuk menangkap Khan berdasarkan perintah pengadilan.

Seorang inspektur polisi memasuki rumah Khan untuk memberikan surat perintah itu, namun mantan perdana menteri yang sedang menjalani pemulihan akibat luka tembak dalam upaya pembunuhan dirinya pada November lalu itu tidak berada di tempat.

“Hukum berlaku untuk semuanya,” tambah unggahan Twitter itu.

Kepala Staf Khan, Senator Shibli Farez menerima surat perintah itu, menginformasikan kepada polisi bahwa Khan sedang tidak berada di tempat, menurut laporan Geo News.

Rekaman yang disiarkan sejumlah media lokal menunjukkan polisi berada di depan gerbang utama kediaman Khan Zaman Park saat pihak keamanan dan pendukungnya menghentikan para polisi yang berusaha memasuki kediaman tersebut.

Ratusan pendukung Khan memblokir jalan menuju kediamannya yang dijaga ketat, mengepung polisi dan memaksa mereka meninggalkan tempat setelah bentrokan selama satu jam.

Polisi Islamabad dalam cuitan lain menjelaskan bahwa tim polisi masih berada di Zaman Park.

Rekaman lain menunjukkan seorang petugas polisi senior disandera oleh para pekerja dari Partai Tehreek-e-Insaf Pakistan (PTI) yang marah, beberapa bahkan mengayunkan tongkat sambil menyerukan slogan-slogan.

Polisi mengatakan akan mengambil langkah hukum bagi mereka yang menghalangi pelaksanaan perintah pengadilan.

Mantan menteri informasi dan wakil presiden PTI Fawad Chawdry dalam sebuah konferensi pers memberi peringatan pada pemerintah akan adanya aksi protes nasional jika Khan ditangkap.

Ia menuduh pemerintah ingin membunuh Khan dengan membahayakan keamanannya melalui sidang pengadilan.

Khan, 70 tahun, merupakan satu-satunya perdana menteri yang dimakzulkan melalui mosi tidak percaya dalam sejarah politik Pakistan selama 75 tahun. Khan saat ini menghadapi banyak kasus, mulai dari terorisme hingga percobaan pembunuhan dan pencucian uang.

Sebagian besar kasus yang Khan sebut palsu diajukan setelah pemakzulan dirinya. Ia diturunkan dari kursi perdana menteri setelah parlemen meloloskan mosi tidak percaya pada April 2022.

Khan menyalahkan konspirasi Amerika Serikat atas pemakzulan dirinya, tuduhan yang disangkal berulang kali oleh pemerintah koalisi dan Washington.

Khan nyaris luput dari upaya pembunuhan saat memimpin aksi jalan anti pemerintah menuju Islamabad pada November lalu. Sejak itu, ia tinggal di kediamannya di Lahore dan sering melewatkan sidang dengan alasan kesehatan dan keamanan.

Khan diharuskan hadir di pengadilan pada 7 Maret. Jika dia tidak hadir, polisi akan diminta untuk menangkapnya dan membawanya ke pengadilan, menurut Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah.

Pilihan Editor Rusia akan Permudah Visa untuk Warga Indonesia, Kemenlu: Belum Final

ANTARA, ANADOLU | REUTERS