TEMPO.CO, Jakarta - Sergey Belyaev, Direktur Second European Department dari Kementerian Luar Negeri Rusia, mengkonfirmasi Moskow siap melakukan sebuah diskusi yang subtantif dengan negara – negara Barat sebagai kolektif atau pun satu kesatuan, termasuk dengan pihak manapun.

“Rusia sudah siap melakukan dialog dengan siapa pun, dengan Inggris, Finlandia, Swedia, siapa saja. Ini berlaku bagi mereka yang punya itikad untuk duduk bersama dan mau berbicara dengan dengan normal demi normalisasi situasi, meminimalkan risiko dan membahas risiko-risiko yang ada,” kata Belyaev dalam sebuah wawancara yang dipublikasi RTVI pada Selasa, 7 Februari 2023.

Akan tetapi, pada saat yang sama Belyaev menekankan tidak ada celah untuk negosiasi jika rapat atau diskusi hanya satu arah, di mana Rusia hanya boleh mendengarkan, di mana hal ini pernah terjadi.

Sebuah pembangkit listrik termal dihancurkan oleh serangan udara Rusia di kota Okhtyrka, di wilayah Sumy, Ukraina 14 Maret 2022. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

Belyaev menyoroti ketidak-mampuan negara-negara Barat dalam bernegosiasi dalam cara yang bermakna. Ucapan Belyaev itu berkaca pada kerusakan pipa gas Nord Stream pada September 2022 akibat ledakan. Ketika itu, Moskow berulang kali meminta agar dilakukan upaya pembuktian bersama atas insiden tersebut, namun negara-negara Barat memperlihatkan keengganan untuk melakukan investigasi yang transpraran.

“Ajakn-ajakan kami (untuk upaya pembuktian bersama ledakan di pipa Nord Stream) tidak berbalas atau jawabannya masuk kategori tidak. Kami pun jadi bertanya-tanya, mengapa tak mau melakukan investigasi bersama kami ?,” kata Belyaev.

Hubungan Rusia dengan negara-negara Barat mengalami ketegangan dalam beberapa waktu tertentu dan penurunan mencolok terjadi pada Februari 2022 setelah Moskwo melancarkan operasi militer ke negara tetangganya, Ukraina. Operasi militer dilancarkan setelah Kyiv dianggap gagal menerapkan kesepakatan Minsk, yang dirancang untuk memberikan Donetsk dan Lugansk status daerah khusus walau pun berada di wilayah Ukraina.

Kesepakatan Minsk dimediasi oleh Jerman dan Prancis yang pertama kali ditanda-tangani pada 2014. Mantan pemimpin di Ukriana, Jerman dan Prancis kemudian mengakui tujuan utama Kyiv menggunakan kesepakatan itu untuk mengulur waktu agar Kyiv punya cukup waktu membangun militernya.

Sumber: RT.com

Pilihan Editor : Kementerian Luar Negeri Bungkam soal Siapa Jenderal yang Dikirim ke Myanmar

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.