Joe Biden dan Partai Republik Silang Pendapat soal Kebijakan Pajak Amerika

Reporter

Tempo.co

Jumat, 13 Januari 2023 11:15 WIB

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pernyataan tentang laporan pekerjaan Mei setelah pengusaha AS meningkatkan perekrutan di tengah meredanya pandemi penyakit virus corona (COVID-19), di Rehoboth Beach Convention Center, Rehoboth Beach, Delaware, AS, 4 Juni 2021. [REUTERS/Kevin lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkritik anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik karena mendukung kebijakan soal pajak. Biden menilai hal itu hanya akan menguntungkan kalangan orang kaya dalam hal pembayaran pajak kalangan kelas atas Amerika Serikat dan memperburuk inflasi.

Kongres Amerika saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Sedangkan Biden maju ke kursi Presiden dari Partai Demokat.

Baca juga:Jill Biden Operasi Pengangkatan Dua Lesi Kanker Kulit Karsinoma Sel Basal

Advertising
Advertising

Presiden AS Joe Biden melambai saat meninggalkan restoran Hamilton tempat ia makan siang bersama cucunya Finnegan Biden, Naomi Biden, dan Peter Neal di Washington, AS, 19 Februari 2022. REUTERS/Joshua Roberts

Sebelumnya pada Senin, 9 Januari 2023, anggota Kongres Partai Republik meloloskan sebuah rancangan undang-undang, yang akan memangkas puluhan miliar pendanaan bagi Internal Revenue Service (IRS). Kebijakan ini kemungkinan tidak akan diloloskan Senat, yang dikuasai Partai Demokrat, bahkan Presiden Biden berjanji akan memveto jika hal itu terjadi.

Sebagai bagian dari diloloskannya RUU Inflation Reduction Act pada tahun lalu, Partai Demokrat telah mengucurkan uang untuk merekrut 87 ribu orang untuk bekerja di IRS, yang akan fokus mengurusi menyisiri pajak kalangan orang kaya Amerika Serikat, di mana kalau ada kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dan kalau ada kekurangan, akan ditagihkan. Dengan begitu, diharapkan langkah ini bisa mendapat tambahan revenue pajak setelah dilakukan pengecekan ulang oleh para pegawai IRS.

Congressional Budget Office, yakni badan yang bertugas menganalisis RUU untuk anggota parlemen menulis dalam sebuah analisis pada Senin, 9 Januari 2023 kalau Partai Republik yang ada di IRS akan menaikkan defisit sampai USD114 miliar (Rp1.725 triliun).

“Politikus Partai Republik di Kongres telah mengkampanyekan inflasi. Mereka tidak mengatakan jika rencana mereka terpilih, itu akan membuat inflasi memburuk. Saya ingin memperjelas, jika RUU ini sampai ke meja saya, saya akan menjatuhkan veto,” kata Biden.

Sumber: Reuters

Baca juga: 21 Tahun Penjara Guantanamo, 35 Pria Muslim Masih Ditahan Tanpa Dakwaan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Top 3 Dunia: AstraZeneca Ada Efek Samping dan Unjuk Rasa Pro-Palestina

33 menit lalu

Top 3 Dunia: AstraZeneca Ada Efek Samping dan Unjuk Rasa Pro-Palestina

Top 3 dunia, AstraZeneca, untuk pertama kalinya, mengakui dalam dokumen pengadilan bahwa vaksin Covid-19 buatannya dapat menyebabkan efek samping

Baca Selengkapnya

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

10 jam lalu

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

Jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos mengungkap 58 persen responden percaya Beijing menggunakan TikTok untuk mempengaruhi opini warga Amerika.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

14 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

15 jam lalu

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk wilayah Pasifik (USARPAC) kunjungan kerja ke Markas Besar TNI, Jakarta pada 21-23 April 2024

Baca Selengkapnya

Universitas Columbia Ancam Keluarkan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina

15 jam lalu

Universitas Columbia Ancam Keluarkan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina

Universitas Columbia mengancam akan mengeluarkan mahasiswa pro-Palestina yang menduduki gedung administrasi Hamilton Hall.

Baca Selengkapnya

Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

15 jam lalu

Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

Investigasi baru NHTSA berfokus pada pembaruan perangkat lunak dari Tesla untuk memperbaiki masalah ini pada bulan Desember.

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

19 jam lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya

Ratusan Polisi New York Serbu Universitas Columbia untuk Bubarkan Demonstran Pro-Palestina

21 jam lalu

Ratusan Polisi New York Serbu Universitas Columbia untuk Bubarkan Demonstran Pro-Palestina

Ratusan polisi Kota New York menyerbu Universitas Columbia untuk membubarkan pengunjuk rasa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

HAM PBB Prihatin Penangkapan Mahasiswa Pro-Palestina

22 jam lalu

HAM PBB Prihatin Penangkapan Mahasiswa Pro-Palestina

Komisaris Tinggi HAM PBB prihatin atas tindakan hukum membubarkan aksi pro-Palestina di sejumlah universitas di Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Demo Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika Serikat Ricuh Diberangus Aparat

1 hari lalu

Fakta-fakta Demo Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika Serikat Ricuh Diberangus Aparat

Demo Pro-Palestina marak terjadi di banyak kampus di AS dengan tuntutan para mahasiswa berkisar dari gencatan senjata atas perang Israel vs Hamas.

Baca Selengkapnya