TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan darurat pada Kamis, 5 Januari 2023, atas permintaan Palestina dan negara-negara Islam dan non-muslim lainnya menyusul kunjungan menteri ultranasionalis Israel ke Kompleks Masjid Al Aqsa.

Baca juga: RI Kutuk Kunjungan Ben-Gvir ke Al Aqsa, Minta Israel Hormati Status Quo

Sidang darurat ini untuk memprotes kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke Al Aqsa di Yerusalem timur pada awal pekan ini. Ekstremis Israel dituntut untuk menghentikan provokasi dan menghormati status quo bersejarah di situs yang dipuja oleh Muslim dan Yahudi.

Perwakilan Palestina di PBB bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, perwakilan dari 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam, 120 anggota Gerakan Non-blok dan lainnya pada Rabu, 4 Januari 2023, untuk membahas lawatan Menteri Israel ke Al Aqsa.

Setelah pertemuan itu, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak hanya ada kecaman luas atas kunjungan Ben-Gvir, tetapi juga dari "lingkungan ekstremisme" yang lebih luas yang mengelilingi pemerintah paling ekstremis dalam sejarah Israel.

Ben-Gvir terlihat mengunjungi situs tersebut pada Selasa, 3 Januari 2023, di bawah pengamanan ketat. Menteri sayap kanan ekstrem di pemerintahan baru Israel itu sudah lama menyerukan agar ada akses bagi umat Yahudi yang lebih besar untuk berdoa ke tempat suci itu.

Adapun pergerakan Ben-Gvir itu diambil setelah kelompok Palestina yang memerintah Jalur Gaza, Hamas, memperingatkan bahwa langkah tersebut adalah "garis merah". Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras tindakan Ben-Gvir (datang ke Masjid Al Aqsa).

Mansour menuduh Israel melakukan "agresi" tidak hanya terhadap tempat suci umat Islam termasuk Masjidil Aqsha, tetapi juga terhadap situs Kristen termasuk kuburan. Mansour, diapit oleh duta besar dari sekitar 20 negara, mengatakan bahwa pada pertemuan darurat Dewan Keamanan Kamis ini didukung oleh Uni Emirat Arab, China, Prancis, dan Malta, "kami tidak akan puas dengan pernyataan indah yang akan diucapkan."

"Kami ingin mereka diimplementasikan secara konkret. Kami ingin perilaku ini tidak terulang di Masjid Al Aqsa dan Al-Haram Al-Sharif, dan kami menginginkan jaminan untuk menghormati dan menghormati status quo bersejarah dalam perbuatan, tidak hanya dalam kata-kata," katanya.

Sementara Juru Bicara PBB Stepane Dujarric mengatakan, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Khaled Khiare akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan dalam pertemuan Kamis.

Duta Besar Yordania untuk PBB Mahmoud Hmoud yang ada di pertemuan itu mengatakan, negaranya adalah penjaga tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Dia mengaku sangat prihatin dengan serangan oleh menteri Ben-Gvir dan pemerintah Israel.

“Ini adalah tindakan ekstremisme yang dimaksudkan untuk menciptakan siklus kekerasan baru. Dewan Keamanan harus mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan menghentikan upaya semacam itu," katanya.

<!--more-->

Seruan dari Jakarta hingga Washington

Palestina memandang kunjungan Ben-Gvir sebagai provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan eskalasi konflik yang berbahaya. Tindakan Ben-Gvir menuai kecaman keras di seluruh dunia, dengan Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki, dan UEA bergabung dengan Palestina dalam mengutuknya.

Amerika Serikat sekutu dekat Israel juga menyamapaikan keprihatianan atas lawatan Ben-Gvir ke kompleks masjid Al-Aqsa. Washington memperingatkan terhadap perubahan status quo.

"AS berdiri teguh untuk pelestarian status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci di Yerusalem," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Selasa, 3 Januari 2023.

“Setiap tindakan sepihak yang membahayakan status quo tidak dapat diterima," ujar Jean-Pierre menambahkan.

Sedangkan, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk kunjungan Ben-Gvir ke komplek Masjid Al Aqsa. Jakarta menyoroti lawatan tersebut merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina.

"Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem," tulis Kementerian Luar Negeri dalam keterangan Rabu, 4 Januari 2023.

Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyerukan masyarakat internasional khususnya PBB untuk terus mendesak Israel menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Kawasan.

"Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina - Israel berdasarkan prinsip 'Two State Solution' sesuai parameter yang disepakati secara internasiona," bunyi pernyataan kementerian itu.

Hanya umat Islam yang diperbolehkan beribadah di Masjid Al Aqsa di bawah status quo. Al Aqsa adalah situs tersuci Islam ketiga setelah Mekkah dan Madinah.

Kelompok ekstrem sayap kanan Israel berusaha mengubah status quo itu dengan mengizinkan pemeluk Yahudi berdoa di masjid tersebut, meskipun ada penolakan dari banyak umat Yahudi ultra-Ortodoks dan larangan dari para rabi terkemuka.

Baca juga: Menteri Israel Masuk Masjid Al Aqsa, UEA hingga Cina Minta PBB Bertemu

REUTERS | AL JAZEERA | ARAB NEWS | DANIEL A. FAJRI