Presiden Alberto Fernandez Cekcok dengan Mahkamah Agung Argentina

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 24 Desember 2022 14:00 WIB

Presiden Argentina, Alberto Fernandez. Euronews

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Argentina Alberto Fernandez cekcok dengan pengadilan tinggi Argentina hingga mengarah pada krisis hukum setelah nyeletuk akan menolak putusan pengadilan yang bakal memberikan porsi pendanaan lebih besar pada Ibu Kota Buones Aires.

Fernandez adalah presiden beraliran sayap kiri. Argentina merupakan negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan dan punya sebuah sistem untuk mengatur bagaimana uang negara didistribusikan ke sejumlah wilayah di Negeri Tango tersebut, termasuk di area Ibu Kota yang dikuasai oleh Wali Kota beraliran konservatif serta sudah lama mendorong minta pendanaan yang lebih besar.

Dalam putusan Rabu, 22 Desember 2022, Mahkamah Agung mengatakan tingkat pendanaan untuk Kota Buenos Aires harus ditingkatkan dari 1,4 persen menjadi 2,95 persen setelah dipangkas dekrit pemerintah selama pandemi Covid-19 pada 2020. Buenos Aires adalah kota paling makmur dan paling padat penduduknya di Argentina.

Advertising
Advertising

Fernandez dalam pernyataannya Kamis malam, 22 Desember 2022, menyatakan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak adil. Dia pun berjanji mengabaikan putusan tersebut.

“Ini sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, keputusan yang tidak sesuai dan mustahil untuk ditegakkan,” kata Fernandez, yang menyebut putusan tersebut bermuatan politik menjelang pemilu Argentina tahun depan. Putusan tersebut, juga diyakini Fernandez bisa melukai provinsi lain.

Baca juga: Unggahan Presiden Argentina di Twitter Dinilai Rasis

Popularitas Presiden Fernandez turun dan koalisi partai berkuasa dikalahkan dengan telak dalam pemilu sela pada tahun lalu. Menurut Fernandez, negara akan melawan anggota yang duduk di Mahkamah Agung dan berusaha agar keputusan tersebut dicabut.

Ucapan Fernandez tersebut langsung memicu perdebatan di kedua belah pihak. Ada yang setuju dengan Presiden Fernandez kalau putusan Mahkamah Agung tersebut tidak adil, namun ada pula pihak yang mengatakan menolak putusan Mahkamah Agung bisa menjadi preseden yang buruk dan merusak sistem hukum di Argentina.

Sumber: Reuters

Baca juga: Zelensky Bubarkan Pengadilan Kyiv di Tengah Perang dengan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

6 jam lalu

Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara lain abstain. Apa alasan mereka menolak?

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

21 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

21 jam lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA

1 hari lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Soal Dakwaan Terima Uang Rp 37 Miliar untuk Penanganan PK di MA

Mantan hakim agung MA Gazalba Saleh memberikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK soal penerimaan uang Rp 37 miliar.

Baca Selengkapnya

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

2 hari lalu

Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Baca Selengkapnya

Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

3 hari lalu

Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Bapanas siapkan revisi Perpres mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk atasi kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

4 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

4 hari lalu

Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

Apindo berharap para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti profesional dan bisa kerja sama dengan pengusaha.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

5 hari lalu

Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

Kapal perang Amerika Serikat berlayar melintasi Selat Taiwan pada Rabu, 8 Mei 2024, atau kurang dari dua pekan sebelum presiden Taiwan yang baru

Baca Selengkapnya

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

5 hari lalu

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?

Baca Selengkapnya