TEMPO.CO, Jakarta - Militer Sudan dan sejumlah partai politik di negara itu, pada Senin, 5 Desember 2022, menandatangani sebuah kerangka kerja yang akan memberikan waktu transisi diselenggarakannya pemilu setelah Sudan dikecamuk perang sipil selama dua tahun. Pemilu juga diharapkan bisa mengakhiri kebuntuan setelah kudeta pada Oktober 2021.

Kesepakatan awal yang dicapai ini, akan membatasi peran resmi militer Sudan sebagai sebuah Dewan Keamanan dan Dewan Pertahanan, yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Namun Sudan masih menyimpan sejumlah masalah sensitif, di antaranya keadilan transisi dan reformasi di sektor keamanan yang membutuhkan dialog lebih lanjut.

Baca juga: Wabah Ebola, Uganda Laporkan 9 Kasus Baru di Kampala

Pengunjuk rasa menaiki kendaraan militer saat menggelar aksi demo memprotes aturan militer menyusul kudeta bulan lalu di Istana Presiden, Khartoum, Sudan, Minggu, 19 Desember 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Kesepakatan kerangka kerja yang dicapai pada Senin, 5 Desember 2022, mendapat penolakan dari kelompok-kelompok anti-militer Sudan dan sejumlah fraksi yang setia pada rezim mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir, yang dikudeta pada 2019 lalu.

Aksi protes terjadi di setidaknya dua area di Ibu Kota Khartoum sebelum penanda-tanganan kerangka kerja yang dilakukan di Istana Kepresidenan. Militer Sudan memutuskan untuk tidak menunjuk Perdana Menteri Sudan yang baru sejak kudeta, yang menghentikan pengaturan pembagian antara militer dan koalisi Forces for Freedom and Change (FFC).

Kudeta di Sudan sudah mengarah pada gelombang unjuk rasa sampai lebih dari dua tahun menentang militer Sudan dan pembekuan bantuan keuangan internasional miliaran dollar. Kondisi ini telah memperburuk krisis ekonomi di Sudan.

Sumber: english.alarabiya.net

Baca juga: Piala Dunia 2022: Cerita Neymar Bangkit dari Cedera dan Bantu Timnas Brasil Menang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.