TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Iran dikabarkan membubarkan polisi moral setelah lebih dari dua bulan dilanda protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Aktivis perempuan berusia 22 tahun asal Kurdi itu meninggal pada 16 September, tiga hari setelah ditangkap polisi moral di Teheran.

Baca: Presiden Ebrahim Raisi Tak Akan Ubah Kebijakan Iran dalam Menangani Demonstran

Sejak kematian Mahsa Amini, protes melanda Iran. Demonstran yang kebanyakan adalah perempuan, membakar penutup kepala wajib jilbab dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Semakin banyak wanita yang menahan diri untuk tidak mengenakan jilbab, khususnya di beberapa bagian Teheran.

"polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah dihapuskan," kata Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri seperti dikutip kantor berita ISNA. Komentarnya muncul di sebuah konferensi agama ketika dia menjawab pertanyaan tentang mengapa polisi moral ditutup, menurut laporan tersebut.

Langkah itu merupakan hal yang langka untuk menyikapi gerakan protes. Pihak berwenang Iran mengakui efek demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi AS.

"Cara terbaik untuk menghadapi kerusuhan adalah dengan memperhatikan tuntutan nyata rakyat," kata juru bicara dewan presidium parlemen Seyyed Nezamoldin Mousavi.

Berita itu ditanggapi dengan skeptis oleh beberapa orang Iran di media sosial. Mereka menyatakan ketakutannya bahwa peran polisi moral akan diambil alih oleh unit lain. Pengguna internet Iran lainnya menunjukkan bahwa tekanan sosial yang kuat tetap ada di dalam negeri.

Sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan monarki Iran yang didukung AS, pihak berwenang telah memantau kepatuhan terhadap aturan berpakaian yang ketat bagi perempuan dan laki-laki. Namun di bawah presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad, polisi moral, yang secara formal dikenal sebagai Gasht-e Ershad atau "Patroli Bimbingan," didirikan untuk menyebarkan budaya kesopanan dan hijab.

Unit-unit tersebut didirikan oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Ebrahim Raisi. Mereka memulai patroli pada 2006 untuk menegakkan aturan berpakaian yang juga mewajibkan perempuan untuk memakai pakaian panjang dan melarang celana pendek, jins robek, dan pakaian lain yang dianggap tidak sopan.

Pengumuman penghapusan unit polisi moral itu dilakukan sehari setelah Montazeri mengatakan bahwa parlemen dan kehakiman sedang membahas aturan soal kewajiban perempuan mengenakan hijab untuk menutupi kepala mereka. Iran berencana mengubah aturan itu.

Simak: AS Masukkan China, Iran, dan Rusia sebagai Pelanggar Kebebasan Beragama

CHANNEL NEWS ASIA