TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Senin, 28 November 2022, menegaskan kembali bahwa pemerintah Presiden Joe Biden mendukung protes damai di China.

Baca: Gedung Putih Mengawasi Informasi yang Salah di Twitter

Kirby mengatakan ini adalah momen untuk menegaskan kembali apa yang Amerika yakini terkait dengan kebebasan berkumpul dan protes damai.

“Apakah itu orang-orang yang memprotes di China atau Iran atau di mana pun di seluruh dunia, tidak ada yang berubah tentang keyakinan kuat presiden pada kekuatan demokrasi dan institusi demokrasi dan betapa pentingnya hal itu,” kata Kirby seperti dikutip Al Arabiya, Selasa, 29 November 2022.

Dia menambahkan bahwa Biden akan melihat kejadian di China dengan cermat.

Protes yang meluas belum pernah terjadi sebelumnya sejak tentara menghancurkan gerakan prodemokrasi yang dipimpin mahasiswa pada 1989 yang berpusat di Lapangan Tiananmen Beijing.

Sebagian besar pengunjuk rasa memusatkan kemarahan mereka pada pembatasan yang dapat mengurung keluarga di rumah mereka selama berbulan-bulan. Kebijakan penguncian Covid-19 itu telah dikritik sebagai tidak ilmiah dan tidak efektif. Beberapa mengeluh sistem gagal untuk menanggapi kebutuhan mereka.

Teriakan yang meminta pengunduran diri Presiden Xi Jinping dan berakhirnya Partai Komunis yang telah memerintah China selama 73 tahun dapat dianggap sebagai hasutan, yang dapat dihukum penjara.

Tidak jelas apakah protes akan meluas. Sensor pemerintah menghapus video dan pesan yang mendukung protes di Internet. Para analis mengatakan, kecuali perpecahan muncul, Partai Komunis harus mampu menahan perbedaan pendapat.

Langkah-langkah ketat China pada awalnya diterima untuk meminimalkan kematian sementara negara-negara lain menderita gelombang infeksi yang menghancurkan, tetapi kebijakan itu mulai goyah dalam beberapa pekan terakhir.

China kini menjadi satu-satunya negara besar yang masih berusaha menghentikan penularan virus yang pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan pada akhir 2019 itu.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang biasanya mendukung, menyebut kebijakan nol Covid-19 tidak berkelanjutan. Beijing menyatakan pernyataannya itu tidak bertanggung jawab, tetapi penerimaan publik terhadap pembatasan tersebut kian menipis.

Baca: Rishi Sunak Mengatakan Era Keemasan Inggris dengan China Telah Berakhir

AL ARABIYA