PBB: Aneksasi Rusia terhadap Wilayah Ukraina Pantas Dikutuk

Reporter

Daniel Ahmad

Jumat, 30 September 2022 15:45 WIB

Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Turki Tayyip Erdogan (Reuters)

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyayangkan rencana aneksasi Rusia terhadap empat wilayah Ukraina. Dia menyebut pencaplokan itu menandai eskalasi berbahaya yang akan mengancam prospek perdamaian di Eropa timur.

"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk," kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada wartawan, Kamis, 29 September 2022.

Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengesahkan aneksasi empat wilayah Ukraina di Kremlin pada Jumat, 30 September 2022. Wilayah Ukraina yang diduduki Rusia -Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson, menyetujui proposal untuk menjadi bagian dari Rusia.

Referendum dilakukan selama empat hari sampai Selasa, 27 September 2022. Total wilayah tersebut sekitar 15 persen dari teritorial Ukraina.

Referendum dan gagasan aneksasi telah ditolak secara global khususnya negara-negara Barat, seperti pengambilalihan Krimea dari Ukraina oleh Rusia pada 2014. Rusia mengatakan pemungutan suara tersebut bersifat sukarela, sejalan dengan hukum internasional, dan jumlah pemilih itu tinggi.

Advertising
Advertising

Putin mengambil langkah perantara dengan menandatangani dekrit pada Kamis, 29 September 2022, yang membuka jalan bagi wilayah Kherson dan Zaporizhzhia yang diduduki untuk secara resmi dianeksasi ke Rusia. Keputusan tersebut diumumkan oleh Kremlin.

Menurut Guterres, referendum dilakukan di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina. "Setiap keputusan Rusia untuk maju akan semakin membahayakan prospek perdamaian," katanya.

Sekjen PBB itu menambahkan, referendum itu akan memperpanjang dampak dramatis pada ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang. Di samping itu, aneksasi tersebut juga berpotensi menghambat bantuan kemanusiaan PBB di seluruh Ukraina dan sekitarnya.

Perwakilan Rusia untuk PBB menuduh Guterres melanggar Piagam PBB atas komentarnya mengenai referendum empat wilayah Ukraina yang mau bergabung dengan Pemerintahan Moskow.

"Sekretaris Jenderal PBB telah secara konsisten menunjukkan pendekatan selektif yang sama dengan negara-negara Barat kolektif, secara harfiah menempatkan dirinya dalam barisan dengan mereka," kata Perwakilan Ukraina di PBB melalui sebuah pernyataan.

<!--more-->

Reaksi Keras Ukraina

Seorang penduduk setempat memberikan suaranya ke dalam kotak suara pada hari ketiga referendum tentang bergabungnya Republik Rakyat Donetsk (DPR) ke Rusia, di Mariupol, Ukraina, 25 September 2022. Referendum ini berlangsung di empat wilayah Ukraina, yaitu otoritas negara boneka Rusia yang memisahkan diri Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, serta administrasi okupasi yang ditunjuk Rusia untuk Oblast Kherson dan Oblast Zaporizhzhia. REUTERS/Alexander Ermochenko

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut, langkah Putin itu harus dihentikan jika Rusia mau menghindari konsekuensi perang yang paling merusak.

"Biaya satu orang di Rusia yang ingin melanjutkan perang ini adalah bahwa masyarakat Rusia akan dibiarkan tanpa ekonomi normal, kehidupan yang berharga, atau rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan," kata Zelensky dalam pidato rutin pada Kamis, 29 September 2022.

"Itu (pengumuman pencaplokan) masih bisa dihentikan. Tapi untuk menghentikannya kita harus menghentikan orang di Rusia yang menginginkan perang lebih dari nyawa. Nyawa Anda, warga Rusia," ujar Zelensky.

Zelensky mengatakan, Ukraina akan memberikan reaksi "sangat keras" terhadap Pengakuan Rusia atas apa yang disebut hasil referendum.

Pejabat Ukraina seperti dilansir Reuters membocorkan, Zelensky memanggil kepala pertahanan dan keamanannya untuk pertemuan darurat pada Jumat, 30 September 2022, di mana "keputusan mendasar" akan diambil.

Pada acara pengesahan referendum, Putin akan memberikan pidato dan bertemu dengan para pemimpin Republik Rakyat Donetsk (DNR) yang didukung Rusia dan Republik Rakyat Luhansk (LNR) serta para pemimpin bagian Kherson dan Zaporizhzhia yang diangkat Rusia.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut upacara akan berlangsung pada pukul 3 sore waktu setempat di Aula St George (Georgievsky), Istana Grand Kremlin. Ia menyebut Putin akan menandatangani "perjanjian tentang aksesi wilayah baru ke dalam Federasi Rusia".

Konser perayaan di Lapangan Merah direncanakan akan dihelat pada Jumat malam. Peskov mengatakan media akan diberitahu nanti apakah Putin akan hadir atau tidak ke pesta itu.

Di Lapangan Merah Moskow, sebuah tribun dengan layar video raksasa telah didirikan. Papan iklan bertuliskan "Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson- Russia!" terbentang di situs bersejarah di ibu kota itu.

Sebelumnya Putin telah menggandakan invasi ke Ukraina dengan mobilisasi militer parsial setelah mengalami kemunduran di medan perang. Warga Rusia berbondong-bondong untuk kabur ke luar negeri dan protes menolak wajib militer tersebut.

Baca juga: Putin Caplok Ukraina, Zelensky Yakin Masih Bisa Dihentikan

REUTERS | PRESIDENT.GOV.UA

Berita terkait

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

6 jam lalu

Gedung Putih Minta Rusia Dijatuhi Sanksi Lagi karena Kirim Minyak ke Korea Utara

Gedung Putih menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara

Baca Selengkapnya

10 Negara Terdingin di Dunia, Ada yang Minus 50 Derajat Celcius

1 hari lalu

10 Negara Terdingin di Dunia, Ada yang Minus 50 Derajat Celcius

Berikut ini deretan negara terdingin di dunia, mayoritas berada di bagian utara bumi, seperti Kanada dan Rusia.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

1 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

2 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor

Baca Selengkapnya

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

3 hari lalu

Pemantau PBB Laporkan Rudal Korea Utara Hantam Kharkiv Ukraina

Badan ahli tersebut mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa penemuan rudal menunjukkan pelanggaran sanksi internasional oleh Korea Utara.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

3 hari lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

3 hari lalu

Ketua NATO Janjikan Aliran Senjata ke Ukraina akan Meningkat

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjanjikan aliran senjata dan amunisi yang meningkat kepada Ukraina.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

3 hari lalu

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

Penetapan Hari Danau Sedunia menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi PBB.

Baca Selengkapnya