TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Ukraina mendesak supaya negara-negara di seluruh dunia segera mengutuk Rusia atas referendum 4 wilayahnya untuk bergabung dengan Rusia.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut tindakan tersebut melanggar konstitusi dan hukum Ukraina, serta norma hukum internasional dan kewajiban internasional Rusia.

"Pertunjukan ini tidak ada hubungannya dengan ekspresi keinginan (warga Ukraina) dan tidak memiliki implikasi apa pun terhadap sistem administrasi-teritorial Ukraina dan perbatasan yang diakui secara internasional," tulis Kemlu Ukraina dalam pernyataan Rabu, 28 September 2022.

Dalam keterangan yang sama, Ukraina meminta negara-negara dan komunitas internasional untuk meningkatkan isolasi Rusia. Secara khusus kepada Uni Eropa, NATO, dan G7, Ukraina mengingatkan supaya sesegera mungkin memberlakukan sanksi baru dan memberikan bantuan militer.

Wilayah Ukraina yang diduduki Rusia -Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson, menyetujui proposal untuk menjadi bagian dari Rusia. Referendum dilakukan selama empat hari sampai Selasa, 27 September 2022.

Pejabat yang ditunjuk Rusia mengkonfirmasi, penghitungan suara dari hasil parsial pada Selasa berkisar antara 87 persen hingga 98,5 persen mendukung wilayah tersebut bergabung dengan Rusia.

Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan di TV pemerintah bahwa pemungutan suara dirancang untuk melindungi orang dari apa yang disebutnya penganiayaan terhadap etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia oleh Ukraina, sesuatu yang dibantah oleh Kyiv.

Seorang penduduk setempat menerima surat suara dari anggota komisi pemilihan sebelum memberikan suaranya ke dalam kotak suara bergerak pada hari ketiga referendum tentang bergabungnya Republik Rakyat Donetsk (DPR) ke Rusia, di Mariupol, Ukraina, 25 September 2022. Ukraina mengklaim warganya dipaksa ikut referendum dengan tentara bersenjata pro-Rusia pergi dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan suara. REUTERS/Alexander Ermochenko

Menanggapi pencaplokan itu, dalam pidato rutin kenegaraannya pada Selasa malam, 27 September 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam pemungutan suara sejumlah wilayah Ukraina yang diduduki Moskow untuk bergabung dengan Rusia. Zelensky menilai referendum tersebut tidak sah.

"Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut tiruan dari referendum," kata Zelensky.

Zelensky dalam pidatonya mengatakan, Ukraina akan membela rakyatnya yang masih hidup di bawah pendudukan di empat wilayah tempat pemungutan suara diadakan. Pemimpin Ukraina itu juga berjanji akan berjuang di beberapa bagian wilayah Kharkiv yang masih dalam pendudukan.

Presiden Zelensky menambahkan, bahwa pihaknya akan segera mengumumkan kabar baik mengenai perkembangan di medan perang, tetapi tidak memberikan rinciannya sejauh ini. "Kami maju dan akan membebaskan tanah kami," katanya.

Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam pernyataannya mengatakan, dunia harus menanggapi pencaplokan Rusia dengan sebuah dukungan terhadap Ukraina. Menurut pernyataan tersebut, referendum "palsu" itu juga merupakan tanda Rusia tidak siap untuk diplomasi.

Amerika Serikat memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan teritorial apa pun di Ukraina. Proposal itu juga mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.

Rusia sendiri memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan. Kendati demikian Perwakilan AS di PBB Thomas-Greenfield mengatakan pihaknya akan membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB.

Amerika Serikat juga sedang mempersiapkan babak baru sanksi terhadap Rusia jika negara itu mencaplok wilayah Ukraina. Pejabat AS mengkonfirmasi ada paket senjata senilai US$1,1 miliar atau Rp16,7 triliun untuk Ukraina yang akan segera diumumkan.

Baca juga: Rusia Umumkan Referendum Dimenangkan pro-Moskow

SITUS KEMLU UKRAINA | REUTERS