TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang Rusia pada Ahad 25 September 2022 berjanji memperbaiki kesalahan dalam pemanggilan mobilisasi wajib militer ke Ukraina, setelah sejumlah siswa, lansia maupun orang sakit yang diperintahkan untuk bertugas.

Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial pada Rabu lalu, dia mengatakan hanya orang-orang dengan keterampilan "relevan" atau pengalaman militer yang akan dipanggil.

Namun, banyak yang menyatakan kemarahannya setelah melihat pihak berwenang memanggil orang-orang yang tidak layak untuk bertugas.

Pihak berwenang di wilayah barat daya Rusia, Volgograd, mengirim seorang mantan staf militer yang mengidap diabetes ke kamp pelatihan. Padahal pria itu memiliki masalah kesehatan dan otak yang buruk. Pria berusia 63 tahun itu kembali ke rumah Jumat malam, menurut badan negara Rusia RIA Novosti.

Di wilayah yang sama, direktur sekolah berusia 58 tahun, Alexander Faltin, menerima perintah panggilan meskipun tidak memiliki pengalaman militer. Putrinya memposting video di media sosial yang menjadi viral. Faltin diizinkan pulang setelah dokumennya ditinjau, menurut RIA.

Ketua majelis tinggi Valentina Matviyenko meminta semua gubernur - yang mengawasi mobilisasi - untuk menghindari kesalahan, dalam pengakuan yang jarang terjadi pada Ahad. "Kasus mobilisasi yang salah memprovokasi reaksi sengit di masyarakat, dan memang demikian," kata Matviyenko dalam sebuah pernyataan di Telegram.

"Beberapa orang berasumsi bahwa menyerahkan laporan mereka (kepada atasan mereka) dengan cepat lebih penting daripada memenuhi misi penting ini dengan benar," tambahnya. "Ini tidak dapat diterima. Pastikan mobilisasi parsial dilakukan dengan memenuhi kriteria secara penuh dan lengkap. Dan tanpa satu kesalahan pun!" dia memerintahkan.

Gubernur wilayah Vladimir, Vladimir Avdeev mengatakan Sabtu bahwa "siapa pun yang dimobilisasi karena kesalahan akan kembali ke rumah." Kesalahan digambarkan sebagai kasus yang jarang terjadi.

Tetapi fakta bahwa pihak berwenang Rusia membicarakannya menunjukkan kekhawatiran tentang tingkat kemarahan yang datang dari beberapa populasi. Contoh baru ini adalah masalah logistik terbaru Rusia yang terungkap sejak awal serangan Ukraina pada Februari lalu.

Rusia mengumumkan pada Sabtu penggantian jenderal berpangkat tertinggi yang bertanggung jawab atas logistik di tengah upaya mobilisasi ini. Valeriy Fadeev, ketua dewan hak asasi manusia untuk Kremlin, telah mendesak menteri pertahanan Sergei Shoigu untuk "segera menyelesaikan masalah ini" agar menghindari "merusak kepercayaan rakyat."

Dia menyebutkan beberapa penyimpangan termasuk perekrutan 70 ayah dari keluarga besar di wilayah timur jauh Buryatia, dan perawat serta bidan tanpa keterampilan militer. Fadeev mengatakan rekrutan ini dipanggil "di bawah ancaman tuntutan pidana."

Fadeev juga mengkritik mereka yang "membagikan surat panggilan pada pukul 2 pagi seolah-olah mereka semua mengira kami pengelak wajib militer."

Beberapa siswa mengatakan bahwa mereka diberi surat panggilan, meskipun pihak berwenang Rusia berjanji mereka akan dikeluarkan dari upaya perekrutan. Pada Sabtu, Putin menandatangani dekrit yang menegaskan siswa di lembaga pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi akan dibebaskan dari mobilisasi.

Baca juga: Sekutu Putin Keluhkan Mobilisasi Wajib Militer yang Berlebihan

FRANCE24