TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan menjadi perdana menteri sementara Thailand setelah Jenderal Prayuth Chan-o-cha diskors dari tugas oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu 24 Agustus 2022.

Seperti dilansir The Nation Thailand, sebagai wakil perdana menteri pertama, Prawit secara otomatis menjadi perdana menteri sementara setelah Prayut diberhentikan. Perdana menteri kedua adalah Wissanu Krea-ngam.

Sebelumnya, pengadilan memberikan suara 5 banding 4 untuk menerima pertimbangan petisi oposisi tentang apakah masa jabatan Prayut harus berakhir pada hari ini. Pengadilan juga menerima permintaan dalam petisi untuk menangguhkan Prayut dari tugas sambil menunggu keputusan tentang masa jabatannya.

Pada Selasa, Wissanu mengatakan Prawit akan menjadi perdana menteri sementara dan Prayut akan terus bekerja sebagai menteri pertahanan jika pengadilan menangguhkannya dari tugas PM-nya.

Kendati MK telah menangguhkan Prayuth, pengunjuk rasa diperkirakan akan berkumpul di kota itu untuk hari kedua menuntut pengunduran diri Prayuth. Pihak berwenang di ibu kota Thailand, Bangkok, meningkatkan keamanan di kantor perdana menteri untuk menghadapi unjuk rasa tersebut.

Partai oposisi utama dan banyak warga Thailand percaya Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014, harus segera mundur. Sebab, konstitusi Thailand membatasi perdana menteri hanya delapan tahun menjabat. Mereka mengatakan delapan tahun berakhir pada hari ini.

Namun, para pendukung Prayuth berpendapat bahwa penghitungan mundur masa jabatannya dimulai setelah 2014.

Mereka mengatakan konstitusi saat ini, yang berisi ketentuan yang membatasi masa jabatan perdana menteri, mulai berlaku pada 6 April 2017, dan itu harus digunakan sebagai tanggal mulai.

Interpretasi lain yang mendukung masa jabatannya yang berkelanjutan adalah bahwa penghitungan mundur dimulai pada 9 Juni 2019, ketika Prayuth menjabat di bawah konstitusi baru setelah pemilihan umum 2019.

Bagaimanapun, dia harus mengadakan pemilihan baru tahun depan.

Pada 2020, ribuan rakyat Thailand turun ke jalan dalam berbagai protes untuk menuntut agar Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri, sambil menyerukan agar konstitusi diamandemen dan monarki direformasi. Gerakan yang digerakkan oleh mahasiswa sebagian dipicu oleh pembubaran partai oposisi populer Future Forward Party yang diperintahkan pengadilan.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Thailand Tangguhkan Sementara PM Prayuth Chan-ocha

THE NATION THAILAND | AL JAZEERA