TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Federal Amerika Serikat di Tennessee menolak sementara arahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal kemungkinan pegawai dan siswa transgender menggunakan kamar mandi serta ruang ganti yang sesuai dengan identitas asli gender mereka. Begitu juga wacana partisipasi transgender di kegiatan olahraga.

Charles Atchley Jr., hakim dari Distrik Timur Tennessee memutuskan pada Jumat, 15 Juli 2022, bahwa arahan Biden itu tidak mungkin bisa ditegakan di sejumlah negara bagian.

Koalisi 20 jaksa agung dari Partai Republik mengajukan gugatan tahun lalu terhadap pemerintah federal. Mereka mencatat, akan kehilangan dana federal yang signifikan karena arahan Biden bertentangan dengan undang-undang negara bagian mereka sendiri.

Hakim Atchley setuju dengan gagasan itu. Dalam putusannya ia menyatakan, negara bagian tidak dapat terus mengatur sesuai dengan undang-undangnya, di mana saat bersamaan mematuhi panduan Tergugat.

Jaksa Agung Oklahoma John O'Connor, salah satu penggugat, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis pada Sabtu, 16 Juli 2022, bahwa perintah Atchley adalah kemenangan besar untuk atlet perempuan.

"Ini juga merupakan kemenangan untuk privasi dan keamanan perempuan di kamar mandi sekolah dan ruang ganti mereka," kata O'Connor.

Kementerian Kehakiman, Kementerian Pendidikan, dan Komisi Kesetaraan Kesempatan Kerja disebut merupakan tergugat dalam perkara tersebut. Mereka belum mengomentari putusan itu. Ketiganya sebelumnya telah meminta agar Atchley membatalkan gugatan negara bagian, sebuah mosi yang ditolak hakim dalam putusannya pada Jumat.

Negara bagian yang mayoritas penduduknya merupakan simpatisan Partai Republik, berpendapat arahan pemerintah Biden secara tidak tepat memperluas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2020 soal perlindungan anti-diskriminasi pada pekerja transgender.

Pengadilan tinggi di Bostock v. Clayton County mengatakan, majikan tidak dapat memberhentikan pekerja karena identitas gender atau seksualitas mereka. Para hakim secara tegas menolak untuk memutuskan apakah putusan itu berlaku untuk kamar mandi dan ruang ganti yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Mahkamah Agung di Bostock menyatakan, larangan diskriminasi jenis kelamin di tempat kerja dalam Pasal VII Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 makin bias, berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat dalam panduannya yang dikeluarkan tahun lalu menyimpulkan karena Pasal IX, yang melarang bias seks dalam program pendidikan yang didanai pemerintah federal Bostock juga berlaku untuk sekolah.

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat mengatakan mencegah seorang perempuan SMA transgender menggunakan toilet perempuan atau mencoba tim pemandu sorak perempuan akan melanggar Pasal IX.

Sebelumnya pada Jumat lalu 15 Juli 2022, Atchley setuju dengan negara bagian. Dalam putusannya dia menulis, Mahkamah Agung di Bostock secara eksplisit menolak untuk memutuskan apakah 'kamar mandi yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, ruang ganti, dan aturan berpakaian' melanggar Pasal VII.

REUTERS

Baca juga: Bumi Makin Padat, Prediksi PBB: 4 Bulan Lagi Penduduk Dunia Capai 8 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.