TEMPO.CO, Jakarta - Rusia pada Jumat, 17 Desember 2021, mengutarakan rencana untuk meminta jaminan secara hukum bahwa NATO akan menghentikan setiap aktivitas militernya di wilayah Eropa timur dan Ukraina. Permintaan ini bagian dari daftar jaminan keamanan yang ingin dinegosiasikan Rusia dengan negara-negara Barat.

Untuk pertama kali, Moskow memaparkan detail keinginannya bahwa penting untuk meredakan ketegangan dengan Eropa dan meredakan krisis di Ukraina. Negara-negara Barat menuduh Rusia berencana melakukan invasi ke Ukraina setelah mengerahkan pasukan militer ke dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina. Rusia menyangkal tuduhan itu.

Seorang marinir pasukan Armada Baltik Angkatan Laut Rusia mengambil posisis saat latihan militer di Khmelevka di wilayah Kaliningrad, Rusia 24 November 2021. REUTERS/Vitaly Nevar

Tuntutan Rusia mengandung sejumlah elemen, seperti efektivitas hak veto Rusia pada keanggotaan Ukraina di NATO, di mana negara-negara barat telah mengesampingkan aturan ini.

Rusia juga menyiratkan permintaan penghapusan senjata nuklir Amerika Serikat dari wilayah Eropa dan penarikan batalion NATO dari Polandia serta negara-negara Baltik, seperti Estonia, Latvia dan Lithuania, yang dulu bagian dari Uni Soviet.

Seorang pejabat tinggi di Washington mengatakan Amerika Serikat telah menyiapkan sebuah proposal untuk didiskusikan, namun ada sejumlah hal yang Rusia tahu mereka tidak akan menerimanya.

Humas Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Washington akan melakukan pembicaraan dengan sekutu-sekutunya. Sebab Amerika Serikat tidak akan berkompromi pada poin-poin penting menyangkut keamanan Eropa, termasuk hak bahwa setiap negara boleh memutuskan masa depan mereka sendiri dan kebijakan luar negerinya, yang bebas dari intervensi asing.

Sejumlah diplomat NATO mengatakan Rusia tidak bisa memveto untuk perluasan lebih lanjut dengan sekutu-sekutunya. NATO juga memiliki hak untuk memutuskan posisi militernya.

“Rusia itu bukan anggota NATO dan tidak bisa memutuskan hal-hal terkait NATO,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia Lukasz Jasina.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Kyiv punya hak kedaulatan untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. NATO pun bisa menentukan hubungan dengan negara-neara lain, termasuk mempertanyakan keanggotaan Ukraina di NATO.

NATO mendesak Moskow agar membangun kembali sebuah proses damai di wilayah timur Ukraina, dimana konflik selama 7 tahun telah menewaskan sekitar 15 ribu orang antara pasukan militer Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia.

Sumber: Reuters

Baca juga: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minta Barat Sanksi Berat Rusia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.