TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok telah menggantikan semua pelaksana tugas gubernur negara bagian yang ditunjuk oleh pemimpin militer negara itu setelah kudeta pada akhir Oktober, menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters pada Ahad.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya Hamdok, yang kembali ke jabatan perdana menteri berdasarkan kesepakatan dengan militer Sudan, untuk membatalkan perubahan yang dibuat oleh militer setelah pengambilalihan.

Kantor Hamdok membenarkan keputusan itu, Reuters melaporkan, 13 Desember 2021.

Abdalla Hamdok juga telah menggantikan sebagian besar wakil menteri sementara yang ditunjuk oleh militer, beberapa di antaranya veteran pemerintahan Omar al Bashir, yang digulingkan di tengah pemberontakan rakyat pada 2019.

Namun, Hamdok belum menunjuk kabinet teknokrat sebagaimana diatur dalam kesepakatan 21 November yang dia buat dengan militer, dan menghadapi tantangan dalam melakukannya karena tentangan kesepakatan dari partai politik dan pengunjuk rasa.

Kesepakatan itu diumumkan setelah protes massal terhadap militer dan kecaman luas oleh komunitas internasional atas kudeta, yang menjungkirbalikkan transisi menuju pemilihan umum.

Kesepakatan 21 November Hamdok dengan pemimpin militer Sudan Abdel Fattah al Burhan membuat marah gerakan protes besar yang telah mendorong demokrasi sejak penggulingan mantan Presiden Omar al Bashir pada 2019, serta mengasingkan faksi-faksi politik yang telah berbagi kekuasaan dengan tentara.

Baca juga: Abdalla Hamdok Kembali Pimpin Pemerintahan Transisi Sudan Usai Kudeta Militer

REUTERS